Cegah Maladministrasi Sejak Dini, Ombudsman Papua Barat Beri Coaching Aparatur Pemkab Sorong
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat meluncurkan inovasi pengawasan dan pembinaan melalui program Coaching Maladministrasi guna membentengi aparatur pemerintah daerah dari potensi pelanggaran standar pelayanan publik. Langkah proaktif yang difokuskan pada tahapan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ini menyasar jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dan dilangsungkan secara daring, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan pembekalan strategis ini diikuti oleh Inspektur Kabupaten Sorong, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sorong. Inovasi coaching ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada aparatur mengenai tugas dan fungsi Ombudsman, sekaligus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sesi pemaparannya, tim Ombudsman membedah secara mendalam berbagai bentuk nyata maladministrasi yang masih kerap terjadi di lapangan. Beberapa celah kerawanan yang disoroti meliputi praktik penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, hingga pengabaian kewajiban pelayanan. Oleh karena itu, seluruh aparatur didesak untuk mematuhi regulasi agar penyelenggaraan layanan di setiap unit kerja berjalan transparan, akuntabel, dan responsif.
Selain penyampaian materi, agenda pembinaan ini juga dioptimalkan melalui sesi diskusi interaktif. Ombudsman membuka ruang seluas-luasnya bagi para peserta untuk membedah berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Melalui forum ini, Ombudsman langsung memberikan arahan dan solusi praktis sebagai langkah mitigasi dini.
Melalui terobosan pembinaan ini, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat berharap kapasitas aparatur Pemkab Sorong dapat semakin menguat dalam melayani warga. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan Ombudsman dalam mengawal, mengawasi, serta mengedukasi instansi penyelenggara demi terwujudnya layanan publik yang prima dan bebas dari maladministrasi. (LAT/ORI - Papbar)
