Cegah Maladministrasi di Layanan Samsat, Ombudsman Kalsel Gandeng Bakeuda Provinsi

Banjarbaru - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mendatangi Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan pertemuan dengan pihak Bakeuda selaku Pembina atas unit Samsat se-Kantor Badan Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat memperkuat pengawasan dan membangun pelayanan publik, pada Selasa (8/3/2022) di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Trikora Banjarbaru.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menjelaskan Samsat atau Kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang merupakan suatu sistem administrasi untuk memperlancar dan mendukung pelayanan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pembayaran pajak
Biasanya menurut Hadi, Samsat ini ada di setiap kabupaten dan kota dalam bentuk kerja sama beberapa lembaga yakni Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Bagi Ombudsman fungsi pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara inilah yang menjadi salah saru point pengawasan oleh Ombudaman RI.
Selain itu Hadi menyampaikan, selama ini pemerintah daerah sudah masif mengajak agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, serta menetapkan pajak sesuai ketentuan, hal ini juga harus dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
"Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajak atau ingin membayar pajak tetapi urusannya menjadi ribet dan ada terindikasi terkena maladministrasi oleh oknum, padahal Samsat harus memenuhi nilai layanan cepat, menyenangkan dan berkualitas," tutur Hadi.
Hadi mencontohkan, masih sering ditemui pembayaran pajak di kantor-kantor pelayanan pajak di beberapa kabupaten/kota yang memakan waktu proses yang cukup lama, keluhan pengguna terkait layanan lambat dan tidak sesuai pengajuan antrian atau ketika Ombudsman menggelar program PLV OTS di Samsat masih ada pengguna yang mengeluhkan sikap layanan petugas yang kurang atau tidak ramah.
Untuk itu, dengan adanya pertemuan dengan pihak Bakeuda selaku Pembina atas unit Samsat se-Kalimantan Selatan dapat memperkuat pengawasan dan membangun pelayanan publik.
Sementara itu, Kasubag Keuangan dan Aset BakeudaProvinsi Kalimantan Selatan, Jaya Abadi yang menerima kunjungan Ombudsman RI Kalimantan Selatan tersebut mengatakan usulan Ombudsman RI Kalimantan Selatan untuk menggandeng Bakeuda Provinsi dalam rangka memperkuat pelayanan publik sangat baik.
"Kami akan sampaikan langsung ke pimpinan dan akan menindaklanjuti program ini," ucap Jaya. (FR/PC)








