Catatan untuk Jakabaring: Fasilitas Difabel Masih Minim
Jakarta - Ombudsman RI terus memantau persiapan Asian Games 2018 di Palembang dan DKI Jakarta. Untuk Kota Palembang Ombudsman menyebut saat ini angka kepuasan publik cukup rendah, yakni hanya 60 persen.
"Hasil survei tiga bulan terakhir terhadap kepuasan publik untuk penyelenggaraan Asian Games di Palembang masih cukup rendah. Ini tentu berdasarkan pantauan kesiapan di Palembang dan DKI Jakarta," terang Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian, Kamis (26/7/2018).
Dikatakan Adrian, survei dilakukan mulai dari persiapan fasilitas pendukung dan fasilitas keamanan. Untuk di Jakabaring, fasilitas bagi difabel ikut menjadi sorotan karena masih banyak yang belum tersedia.
"Kepuasan publik di Palembang sejauh ini masih cukup rendah, yakni berada di angka 60 persen. Sedangkan untuk di Jakarta itu sudah 80 bahkan 90 persen. Salah satu yang menjadi perhatian dari masyarakat yakni fasilitas difabel," kata Adrian.
Alasan rendahnya kepuasan publik ini, kata Adrian, dapat dilihat dari beberapa venue yang tidak tersedianya fasilitas untuk difabel saat akan menyaksikan pertandingan. Termasuk akses menuju venue yang disebut masyarakat masih sangat terbatas.
"Coba kita lihat fasilitas difabel di venue Jakabaring, kemarin kami pantau masih banyak yang kurang. Mulai dari akses di Gelora Sriwijaya sampai ke venue baru di Jakabaring itu masih kurang, belum ada fasilitas khusus untuk difabel," sambung Adrian.
Selain fasilitas difabel, Ombudsman juga menyoroti persoalan keselamatan. Fasilitas penunjang keselamatan bagi pengunjung masih tebatas, salah satunya untuk antisipasi kebakaran.
"Secara teknis untuk venue udah selesai, tetapi untuk rambu jika seandainya nanti terjadi kebakaran masih belum jelas dan belum ada. Emergency exit-nya ini masih belum, ini tentu menjadi perhatian juga," katanya.
Sementara itu Sekretaris PT Jakabaring Sport City, Mirza Zulkarnain mengatakan telah menerima hasil pantauan Ombudsman. Dia tak menyangkal keterbatasan untuk penyandang difabel.
"Tadi kami sudah mendengarkan hasil paparan dari Ombudsman, tentu hal ini jadi catatan tersendiri bagi kami. Tapi perlu diketahui bahwa fasilitas dan akses difabel itu sebagian juga sudah ada, semua sedang di proses," kata Mirza.
