Bulog Tetapkan HET Sembako, Ombudsman NTT Minta Warga Aktif Laporkan Pelanggaran
KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperketat pengawasan distribusi dan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penjualan sembako di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berpotensi merugikan masyarakat.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan langsung ke Gudang Perum Bulog Kanwil NTT oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Yosua P. Karbeka bersama jajaran, pada Selasa (23/12/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan stok pangan serta peran Bulog dalam pengendalian harga di pasaran menjelang Nataru.
Dalam pertemuan dengan Asisten Manajemen Logistik Bulog Kanwil NTT, Dwi Cahyo Prasetyo, dan Kepala Gudang Logistik Bulog, Yogi Bore, Bulog menegaskan bahwa seluruh mitra resmi wajib mematuhi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun HET tersebut meliputi beras SPHP sebesar Rp13.100 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.000 per liter.
"Bulog menegaskan bahwa seluruh mitra resmi dilarang menjual komoditas pangan melebihi HET yang telah ditetapkan," ujar Dwi Cahyo Prasetyo.
Menjelang Nataru, Bulog memastikan stok pangan di NTT berada dalam kondisi aman. Saat ini tersedia 2.168 ton beras SPHP, dengan tambahan pasokan sekitar 6.000 ton yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Bulog juga menguasai 175 ton beras premium, 315 ton gula pasir, serta 64 ribu liter minyak goreng.
Gudang Bulog Alak diketahui melayani distribusi untuk wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rote Ndao, Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Untuk menjaga pemerataan distribusi serta mencegah penimbunan, pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua karung per pembeli dan diawasi oleh Satgas Pangan Polda NTT.
Sepanjang tahun 2025, penyaluran beras SPHP di NTT tercatat mencapai 32.200 ton, sementara bantuan pangan pemerintah yang disalurkan Bulog mencapai 13.074 ton.
Terpisah, Ombudsman NTT menegaskan bahwa ketersediaan stok pangan tidak boleh dijadikan alasan terjadinya permainan harga di tingkat distributor maupun pengecer. Oleh karena itu, pengawasan akan difokuskan hingga ke rantai distribusi paling akhir.
"Masyarakat kami minta aktif melapor apabila menemukan penjualan sembako di atas HET. Pengawasan publik sangat penting agar harga tetap terkendali," tegas Yosua Karbeka.
Ia menambahkan bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi Bulog, datang langsung ke Kantor Bulog di Jalan Palapa, atau melalui Ombudsman RI Perwakilan NTT pada Call Center 0811-145-3737.
Ombudsman RI memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
