Berkunjung ke Lapas Perempuan, Ombudsman NTT Siap Dukung Pembangunan WBBM
KUPANG- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton hadir dalam publik hearing Review Penetapan Standar pelayanan Publik (SP) dan Maklumat Pelayanan, Rabu (7 /3/2024) di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Saat ini, Lapas tersebut dihuni oleh 62 orang dari kapasitas yang seharusnya 50 orang, terdiri dari 56 nara pidana dan 6 orang tahanan.
Sebelum kegiatan publik hearing, Ombudsman RI berkesempatan mengunjungi layanan warung telepon (wartel) khusus bagi para narapidana dan tahanan.
Adapun layanan wartel ini dihadirkan Lapas bekerja sama dengan Palapa Telkom untuk memudahkan warga binaan Lapas berkomunikasi dengan keluarganya kapan saja. Para warga binaan cukup mengisi atau top up saldo ke kartu Brizzi untuk selanjutnya kartu ini bisa dipakai untuk menelepon atau belanja kebutuhan harian di koperasi yang dibuka di dalam Lapas. Dengan penggunaan kartu, maka tidak ada penggunaan uang tunai di dalam Lapas.
"Penggunaan kartu di dalam lapas oleh warga binaan dapat mengantisipasi pungutan liar, oleh karena itu dapat ditiru oleh Lapas/Rutan lain," jelas Darius.
Terkait dengan public hearing, Darius menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran Lapas Perempuan Kupang untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya. Sebab sebelumnya, Lapas Perempuan Kupang telah memperoleh piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Darius berpesan jika Lapas Perempuan Kupang telah memenuhi seluruh instrumen Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, pihaknya akan meninjau langsung ke Lapas guna melihat kesiapan seluruh instrumen tersebut.
"Untuk itu, terima kasih kepada Lapas Perempuan Kupang atas kegiatan ini. Semoga bermanfaat," ucap Darius saat dimintai keterangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lapas Perempuan, Dewi Andriani dan seluruh jajaran serta pengguna layanan Lapas Perempuan yaitu kejaksaan, kepolisian, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum serta stakeholder lainnya.
