Berita Palembang: Diduga Maladministrasi, Ombudsman Terima 15 Laporan CPNS & Klaim BKN Tidak Siap
Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria Saputra
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Sumsel diduga terdapat praktek maladministrasi atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya sejumlah polemik terjadi hingga insiden padamnya ratusan komputer saat tes CAT Kemenkumham di Dining Hall Jakabaring Sport City beberapa waktu lalu.
Koordinator Pengawasan CPNS Tahun 2018 Ombudsman Sumatera Selatan, Hendrico mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah menerima 15 laporan dari masyarakat terkait penyelenggaraan tes CPNS 2018.
Adapun ke 15 laporan tersebut terbagi menjadi dua aduan resmi dan 13 aduan tidak resmi alias bersifat konsultasi.
"Total ada 15 laporan ke kita. Aduan resmi ada dua. Pertama itu kejelasan formasi CPNS Pemkot Palembang dan kesalahan hasil administrasi pelamar di Kabupaten Banyuasin," katanya, Rabu (31/10/2018).
Baca: Ground Breaking Pembangunan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Ditarget Selesai 16 Bulan Lagi
Sementara ke 13 aduan lainnya masih bersifat belum lengkap hingga konsultasi pelamar mengenai help desk (kotak pengaduan), administrasi, formasi dan sejumlah keluhan lainnya.
Ia menjelaskan, untuk seluruh Indonesia ada sekitar 800 laporan ke Ombudsman terkait seleksi CPNS 2018 di sejumlah instansi atau lembaga pemerintahan.
Data tersebut didapatkan usai lembaga pengawas pelayanan itu melakukan pertemuan dengan Kementerian PANRB, BKN, BPKP, dan Kemenristekdikti.
"Kalau se-Indonesia ada 800-an laporan, di Sumsel ada dua laporan resmi sisanya masih lengkapi berkas. Menurut dari banyaknya laporan, kita duga ada maladministrasi di tes CPNS 2018," tegasnya.
Hendrico mengungkapkan, dugaan praktik maladministrasi terlihat jelas saat pihaknya memantau seleksi tes CAT instansi Kemenkumham beberapa waktu lalu.
Dimana, ada sebanyak 3.300 peserta 4.125 tes Kemenkumham terpaksa gagal mengikuti tes tersebut lantaran komputer tak bisa digunakan.
Menurut Hendrico, seharusnya persiapan dalam pelaksanaan tes CAT minimal H-2 permasalahan kecil harus tuntas dan sistem sudah diuji coba sebelum tes berlangsung.
Namun, fakta di lapangan vendor sucofindo baru memasang peralatan tes pada Jumat kemarin atau H-1 sebelum tes CAT.
"Pihak BKN dan vendor (Sucofindo) terkesan tidak siap dan profesional untuk melaksanakan hajat besar ini sehingga banyak peserta yang dirugikan," jelas Hendrico.
