• - +

Kabar Perwakilan

Bentuk Focal Point, Ombudsman Bali Pastikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020
PERWAKILAN: BALI • Kamis, 19/11/2020 •
 
Ombudsman RI Perwakilan Bali melakukan pertemuan dengan Inspektur daerah se-Bali, di Denpasar, Kamis (19/11/2020).

SHARE

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari.

Hanya saja, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian banyak pihak.

Bagaimana tidak, dari enam Pilkada yang digelar di Bali, seluruhnya hampir diikuti oleh parapetahana.

Hal ini menjadi kekhawatiran adanya mobilisasi ASN dalam memenangkan salah satu paslon yang bertarung di Pilkada.

Terkait hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Bali melakukan pertemuan dengan Inspektur daerah se-Bali, di Denpasar, Kamis (19/11/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman memastikan netralitas para ASN diPilkada Serentak 2020.

Kepada awak media, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Al Khatab mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya membahas percepatan penyelesaian laporan masyarakat,tetapi juga memastikan ASN tetap netral dalam Pilkada 2020.

Ini terlihat dengan adanya penandatangan komitmen pembentukan focal point atau narahubung di masing-masing inspektorat daerah.

 Focal point ini menjadi sarana bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan-tindakan para ASN yang tidak sigap dalam melayani masyarakat.

"Focal Point berfungsi mempercepat penyelesaian laporan masyarakat melalui dukungan Irda dalam menghubungkan Ombudsman dengan Instansi Terlapor," katanya.

Namun, ia juga menambahkan bahwa Focal Point di Inspektorat Daerah se-Bali juga penting untuk memastikannetralitas ASN dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Karena ASN itu memang tidak boleh berpolitik, sebab dia melayani seluruh lapisan masyarakat.

"Siapapun bupati atau wali kota di suatu daerah, maka ASN harus tetap melayani seluruh masyarakat. Kalau ada ASN yang terindikasi tidak netral, maka Irda bisa melapor ke Bawaslu dan kepada kami," katanya.

Nantinya, apabila ada laporan terkait dengan netralitas ASN ke Focal Point tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu.

"Nanti ada koordinasi, kan Bawaslu secara eksternal, kalau ini kan secara internal," paparnya.

Seperti diketahui, ada delapan orangpetahana yang maju di enam Pilkada nanti, yakni Wakil Walikota Denpasar, IGN Jayanegara, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa. Lalu, Bupati Karangasem, IGA Mas Sumantri, Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artha Dipa.

Dan, Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Terakhir, Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.

Disisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada memastikan jajaran ASN di seluruh Bali menjunjung netralitas di Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020.

Menurutnya,netralitas ASN sendiri merupakan hal yang penting bagi berjalannya Pilkada yang demokratis.

"Kita terus meningkatkan koordinasi dalam pengawasan ASN dengan Ombudsman agar terjaminnetralitas ASN demi pilkada yang demokratis," katanya. (*)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...