• - +

Kabar Perwakilan

BBPOM Makassar Terapkan Asas Transparansi Pada Pelayanan
PERWAKILAN: SULAWESI SELATAN • Selasa, 06/04/2021 •
 
BBPOM Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan Balai Besar POM di Makassar (TribunTimur)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar menggelar Sosialisasi Penyebaran Informasi Obat dan Makanan.

Kegiatan ini digelar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan Balai Besar POM di Makassar, di Aula BBPOM, Jl Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/4/2021).

Kegiatan ini menghadirkan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer sebagai pembicara, membahas penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Kantor BBPOM Makassar, Dra Hardianingsih mengatakan, pihaknya mengharapkan Ombudsman bisa memberikan pencerahan terkait pelayanan publik.

"Sehingga masukan masukan yang ada, bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima," ujar Hardianingsih

"Sekaligus agar kami bisa menuju Zona Integritas WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)," lanjutnya

Lanjutnya, saat ini pihaknya terus meningkatkan pelayanan yang ada di BBPOM.Salah satunya dengan menerapkan asas transparansi pada pelayanan.

"Beberapa pelayanan kami itu gratis, ada yang berbayar, tapi pembayarannya itu via transfer. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien, intinya kedepannya kami akan tingkatkan lagi," terangnya.

Sementara itu, Subhan Djoer mengatakan, BBPOM Makassar merupakan instansi pemerintah dengan aduan paling sedikit

"BBPOM, adalah instansi yang paling sedikit dilaporkan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel," katanya

Namun, ia menjelaskan banyak atau tidaknya aduan tidak serta merta menandakan kualitas pelayanan.

"Capil contohnyan yang paling banyak diadukan, tapi bukan berarti buruk, tapi memang karena instansi itu paling banyak bersentuhan dengan masyarakat," jelasnya

"Begitu juga sebaliknya, jangan sampai tidak ada laporan, karena masyarakat tidak tahu mau melapor kemana," lanjutnya

Tapi, menurut Subhan, di BBPOM ini bisa jadi layanan pengaduan internal sudah berjalan dengan baik.

Sehingga pengaduan dari masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. 

Ia pun mengimbau kepada pihak BBPOM Makassar, agar tidak hanya fokus mengejar presikat WBK - WBBM.

Namun melupakan subtansi mendasar dari pelayanan publik, yaitu kepuasan masyarakat

"Peraih WBK -WBBM itu ada tunjangan kinerja yang naik, dalam arti ada feed back balik dari pemerintah, memberikan reward kepada instansi itu, dan seluruh staffnya," jelasnya.(*)

"Maka memang menjadi penting kepada seluruh institusi, mengingat apalah arti penghargaan yang dibingkai emas, tapi maayarakat tidak puas. 

Jangan sampai hanya Kemenpan RB yang memberikan penghargaan, sementara masyarakat menilai pelayanannya buruk," tutupnya.

Diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. 

Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.(*)    


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...