Bangun Pengawasan Partisipatif, Ombudsman Sulsel Bersama HMI Badko Sulsel Gelar Laboratorium Pelayanan Publik
Makassar - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Laboratorium Pelayanan Publik, Peningkatan kapasitas Pemantau Layanan Publik berbasis Pencegahan Maladministrasi Bersama HMI Badko Sulawesi Selatan sebagai upaya memperkuat peran generasi muda dalam pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu sampai dengan Kamis (22-23/4/ 2026), di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran interaktif yang menekankan pemahaman praktis dan peran aktif peserta.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan seperti HMI memiliki posisi strategis dalam ekosistem pengawasan pelayanan publik.
"Mahasiswa memiliki kepekaan sosial dan kedekatan dengan realitas pelayanan publik di masyarakat. Di situlah peran HMI menjadi penting-sebagai jembatan antara masyarakat dan perbaikan layanan publik," ujar Ismu.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi yang disusun secara sistematis, mulai dari konsep dan praktik pelayanan publik, pemahaman tentang Ombudsman dan bentuk-bentuk maladministrasi, hingga hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Materi juga menekankan penguatan peran mahasiswa sebagai pengawas non-litigasi yang konstruktif.
Ismu menambahkan, pengawasan pelayanan publik tidak bisa hanya mengandalkan lembaga formal. Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
"Pengawasan yang efektif adalah yang hidup di tengah masyarakat. Ketika mahasiswa bergerak dengan pemahaman yang benar, mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengedukasi dan mendorong perubahan. Ini investasi jangka panjang bagi kualitas pelayanan publik kita," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa. Ke depan, diharapkan lahir pemantau layanan publik yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif, berintegritas, dan mampu menjadi bagian dari ekosistem perbaikan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
