Bangka Pos Gelar Dialog Interaktif Wawasan Kenegaraan, Bahas Terkait Adminitrasi Kependudukan
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bangka Pos Group menggelar dialog interaktif wawasan kenegaraan Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik eLDKP Bangka Belitung menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia. Acara dilakukan sebagai upaya peningkatan literasi administrasi kependudukan menuju pemberdayaan partisipasi publik. Dialog diselenggarakan berkat kerjasama PT PLN Babel dengan Bangkapos yang berlangsung pada, Kamis (29/7/2021) disiarkan secara live di Facebook, Instagram dan Youtube Bangkapos.
Tema acara untuk melakukan peningkatan literasi administrasi kependudukan menuju pemberdayaan partisipasi publik. Acara dialog dibawakan oleh host, John Ganesha Siahaan, selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP). Wali kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, mengatakan, untuk pelayanan publik kebiasaan masyarakat saat ini, dalam pengurusan administrasi harus cepat, instan dan dilayani dengan baik. Pemerintah Kota terusa berupaya ingin memberikan layanan terbaik terhadap administrasi kependudukan.
"Masyarakat mau cepat, instan, dilayani dengan baik, mau gratis, mau mudah, makanya kami berusaha memberikan hal terbaik dalam kebijakan pelayanan satu pintu," kata Walikota Maulan Aklil mengawali dialog, Interaktif Wawasan Kenegaraan Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik, Kamis (29/7/2021) di kantor Bangka Pos.
Dia juga mengajak bersama-sama dengan para tokoh, dan instansi terkait dengan pelayanan administrasi publik di Kota Pangkalpinang untuk menjadi baik kedepanya. Sementara, Rektor UBB Ibrahim, memberikan pandatangan dari sisi akadimisi, terkait fungsi negara untuk mengatur berbagai keinginan masyarakat di suatu negara.
"Seberapa penting warga negara harus patuh, karena setiap manusia itua ada dua elemen penting. Yaitu insting dan akal, kalau insting itu selalu ingin mencari yang bagus, menghindari yang susah dan tidak ingin miskin, instingnya ingin dia kaya, menjadi pejabat dan seterusnya," kata Ibrahim.
Kemudian, berkaitan dengan akal, kata Ibrahim, manusia mempunya akal untuk mencapai suatu keinginan.
"Karena dengan akal manusia mau menjadi orang kaya ia menggunakan akal. Jadi manusia dibekali dua hal itu, apabila keinginan dan keengganan ini kalau bertemu tidam diatur sebuah lembaga maka akan jadi benturan, rebutan, sudah di aturan saja rebutan. Sehingga perlu lembaga dan negara itu mengatur segala-galanya mengatur berbagai kepentingan antar warga. Sehingga ada kepatuhan terhadap negara," katanya.
Ibrahim menegaskan, negara harus mengatur supaya tidak terjadi kerusuhan. Sehingga sepakat bahwa adanya sifat manusia yang susah diatur, diajak untuk berubah dan negera harus mengaturnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, mengatakan, beberapa bulan terakhir di Babel melihat dua hal permasalahan terkait keluhan prosedur dan ekspektasi.
"Lebih banyak yaitu persoalan prosedur dan tahun ini, kami menerima sebanyak 422 laporan dan masalah adminitrasi kependudukan masuk ke peringkat enam dalam pengaduan,"jelas Shulby.
Ia menambahkan, untuk masyarakat yang menyalurkan pengaduan sudah baik ke Ombudsman RI dan Ombudsman RI mengelola pengaduan dengan melihat dan memperhatikan aspek pengaduan.
"Laporan berkaitan dengan adminitrasi kependudukan urutanya 15 tersebar di Babel. Kami mendorong supaya di level penyelenggara melakukam inovasi untuk memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) secara sebaik-baiknya," katanya.
Hadir dalam dialog tersebut orang-orang penting di Babel, seperti Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, Rektor UBB Ibrahim, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy dan tokoh agama dan instansi terkait lainya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
