Bahas Solusi Pelayanan Publik, Ombudsman NTT Temui Gubernur
KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton, bersama jajaran menemui Gubernur NTT, Melky Laka Lena, di ruang kerja gubernur pada Kamis (12/6/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Ambros Kodo, Kepala Dinas PU Benyamin Nahak, Inspektur Stef Hala, Kepala Dinas Kehutanan Oddy Siagian, Kepala Biro Organisasi Jose Naibuti, serta pengelola layanan pengaduan Ruang MeJa (Melki Johni Melayani Masyarakat) dari Dinas Kominfo.
"Kami menyampaikan dan mendiskusikan beberapa isu penting pelayanan publik yang sering menjadi laporan masyarakat, seperti niaga sapi antarpulau, pungutan di SMA/SMK negeri, penyaluran BBM bersubsidi, dan tarif angkutan barang dari pelabuhan ke gudang di dalam kota," ujar Darius.
Ia menambahkan, Ombudsman telah memberikan saran tertulis kepada Gubernur terkait beberapa isu tersebut, kecuali penyaluran BBM bersubsidi dan tarif angkutan barang yang masih dalam proses. Ombudsman juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur dalam memfasilitasi pembahasan layanan niaga sapi antarpulau bersama Dinas Peternakan, yang berujung pada revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 52 Tahun 2023.
Revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengakomodasi masukan dari peternak dan pelaku usaha. "Khusus untuk pungutan pendidikan di SMA/SMK negeri, kami berharap Gubernur mendukung kebijakan sekolah murah atau sekolah tanpa pungutan. Ini penting mengingat masih rendahnya angka partisipasi sekolah, serta banyaknya keluhan terkait siswa yang tidak bisa ikut ujian atau mengambil ijazah karena belum membayar sumbangan komite," lanjutnya.
Darius juga menyoroti konflik di sekolah yang dipicu oleh pengelolaan dana komite, yang bahkan menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Terkait penyaluran BBM bersubsidi, ia menyebut keluhan masyarakat terkait praktik jual beli ilegal masih sering terjadi di sejumlah kabupaten. "Kami sudah membahas isu ini bersama dinas terkait dan PT Pertamina Patra Niaga. Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan saran tertulis agar Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian melalui koordinasi lintas kabupaten/kota," jelas Darius.
Untuk persoalan tarif angkutan barang, Ombudsman NTT mengingatkan bahwa pembahasan bersama dinas perhubungan, Pelindo, BPTD, dan instansi terkait telah dilakukan dua tahun lalu. Hasilnya berupa poin-poin penting untuk disusun menjadi rancangan peraturan gubernur. Namun hingga kini, draf tersebut belum ditandatangani. "Padahal, regulasi ini penting agar tarif angkutan memiliki pedoman yang jelas, sehingga biaya distribusi tidak membebani konsumen akibat tingginya ongkos logistik," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT menyatakan dukungannya terhadap peran Ombudsman dalam memberikan saran dan masukan kepada perangkat daerah. Ia menegaskan komitmen Pemprov NTT dalam meningkatkan pelayanan publik dan terbuka terhadap masukan konstruktif. "Saat ini kami tengah berupaya keras meningkatkan pendapatan asli daerah. Sinergi dengan Ombudsman akan memperkuat arah kebijakan kami," ujar Gubernur Melky.
Terkait pungutan pendidikan, Gubernur menegaskan bahwa sumbangan masih dimungkinkan selama dikelola secara transparan dan tidak disalahgunakan. Ia pun menginstruksikan agar Inspektorat Provinsi melakukan audit rutin terhadap penggunaan dana komite.
Terkait penahanan ijazah, Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata seluruh ijazah yang masih ditahan dan segera menyerahkannya kepada pemilik. "Ijazah adalah hak anak. Orang tua yang belum membayar sumbangan tidak boleh jadi alasan untuk menahan ijazah atau melarang siswa ikut ujian. Ini juga hak anak," tegasnya. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan menyiapkan draf peraturan gubernur yang mengakomodasi seluruh masukan Ombudsman demi perbaikan layanan pendidikan di NTT.
"Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran atas diskusi yang terbuka ini. Mari bersama mewujudkan NTT Bangkit, NTT Cerdas," tutup Darius.
