Bahas Sekolah Rakyat, Ombudsman RI Dorong Sinergi Pusat-Daerah di Makassar
Makassar - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, bersama tim dari Keasistenan utama VII Ombudsman RI Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan Pemerintah Kota Makassar guna membahas implementasi program strategis nasional Sekolah Rakyat, Rabu (17/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di kantor Wali Kota Makassar ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta jajaran terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Sosial, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
Dalam pertemuan tersebut, Ismu menjelaskan bahwa kunjungan ini dalam rangka kajian terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Keasistenan utama VII Ombudsman RI, dalam mengawasi pelaksanaan program nasional agar berjalan optimal di tingkat daerah.
"Kami ingin memastikan program nasional yang baik ini bisa berjalan efektif di daerah. Kami juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi Pemda dalam implementasinya," ujar. Ismu.
Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah terkait pengadaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar. Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
"Alhamdulillah, kami sudah mengantisipasi kendala ini. Anggaran untuk pembebasan lahan seluas 6 hingga 7 hektar sudah disiapkan. Lahan ini rencananya akan menjadi pusat pengembangan Sekolah Rakyat di Kota Makassar," ujar Wali Kota Makassar.
Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan juga mendorong agar pemerintah pusat lebih awal melibatkan pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan program strategis seperti Sekolah Rakyat, agar program dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Sebagai contoh, untuk wilayah kepulauan di Makassar, akses pendidikan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat di pulau-pulau terluar menjadi penting untuk menjawab kesenjangan akses tersebut.
Selain fokus pada Sekolah Rakyat, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan juga mengapresiasi inisiatif Pemkot Makassar dalam peningkatan pelayanan publik, namun tetap menekankan pentingnya konsistensi dan inovasi berkelanjutan agar pelayanan publik terhindar dari maladministrasi.
Dengan kunjungan ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang adil dan merata, serta pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.
