Awasi seleksi SKD POLTEKPIN dan SPCP IPDN, Ombudsman Papua Barat dorong tahapan seleksi berjalan tertib, transparan, objektif, dan akuntabel.
MANOKWARI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri undangan pengawasan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (POLTEKPIN) dan Seleksi Penerimaam Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Regional (Kanreg) XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari pada Rabu (23/9/2026).
Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadiran Ombudsman Papua Barat bertujuan untuk memastikan proses seleksi berlangsung sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh peserta.
Selama pelaksanaan kegiatan, Ombudsman Papua Barat melakukan pemantauan terhadap proses seleksi, termasuk pelaksanaan ujian, penerapan tata tertib, serta pelayanan kepada peserta. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara tertib, transparan, objektif, dan akuntabel.
Pengawasan ini juga dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya potensi maladministrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat mendorong agar pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan POLTEKPIN dan SPCP IPDN Tahun 2026 dapat berlangsung secara tertib, transparan, objektif, dan akuntabel.
Ombudsman Papua Barat berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas maladministrasi. (ER/ORI-Papbar)
