Audiensi dengan Pemprov Jabar, Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Bandung - Ombudsman RI melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di Gedung Sate Bandung pada Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI juga menyampaikan hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA/SMK sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi di sektor pendidikan.
Hadir dalam pertemuan Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Fitry Agustine dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Sartika Dewi beserta Jajaran yang diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Erwan Setiawan dan OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengapresiasi komitmen Pemprov Jabar dalam membangun hubungan kelembagaan dengan Ombudsman RI khususnya pada sektor pendidikan. Selain itu, Manager juga menjelaskan bahwa Ombudsman RI dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) ketika ada isu yang menjadi perhatian khalayak.
"Tentunya kita ingin membangun sinergi, membantu dan bermitra dalam penguatan pengawasan di Pemprov Jabar yang Ombudsman berada di hulu, harapannya bisa memastikan langkah strategis kedepan dan penguatan regulasi," tambah Maneger pada sambutannya.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Fitry Agustine menyampaikan hasil pennilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2025 yang diraih oleh Pemprov Jabar. "Dari sisi pencegahan penilaian Opini pada tahun 2025 mencapai 80,90. Penilaian ini mencakup penilaian kompetensi ASN, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengawasan internal, integrasi data dan partisipasi masyarakat," ucap Fitry.
"Ombudsman pun ingin berkolaborasi mendukung pemetaan risiko maladministrasi, penguatan pengolaan pengaduan hingga peningkatan kapasitas ASN di Jabar," ujar Fitry Agustine dalam penyampaian.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan memaparkan hasil laporan IAPS. "Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada hasil IAPS pada satuan pendidikan menengah, bahwa satuan tugas TPPK masih bersifat sektoral, dan tindakan korektif belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi jawa barat," ujar Sartika Dewi.
Hasil temuan sementara tindak lanjut SPMB 2026/2027 yang dipaparkan oleh Sartika, ia mengatakan Ombudsman Jabar menyoroti kepastian kebijakan dan pengganggaran, tata kelola pendistribusian peserta didik ke sekolah swasta, pelindungan peserta didik dan mitigasi risiko putus sekolah, kesiapan infrastruktur, pelaksanaan pembelajaran pada unit sekolah baru, dan evaluasi implementasi sekolah maung.
"Dari enam point tersebut menjadi perhatian dan perbaikan bersama dalam pelaksanaan SPMB kedepannya," kata Sartika.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan menyambut baik sinergi kelembagaan dengan Ombudsman. Ia pun meminta arahan dan masukan lebih lanjut kepada Ombudsman terkait tata kelola penyelenggaraan pendidikan menengah. (*)
