Atasi Masalah Program MBG, Ombudsman RI Papua Barat Bentuk Forum Koordinasi Cepat via WhatsApp
MANOKWARI - Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Yules M. Rumbewas, menyatakan pihaknya mengambil inisiatif strategis dengan membentuk ruang koordinasi khusus melalui platform WhatsApp (WA). Langkah ini diambil guna mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari.
Menurut Yules, inisiatif ini diperlukan untuk memangkas hambatan komunikasi antara pihak sekolah, penyelenggara program (penyedia), dan Ombudsman sebagai pengawas.
"Langkah ini diambil untuk menciptakan kanal komunikasi yang cepat (fast response) antara pihak sekolah dan penyelenggara. Tujuannya agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani dan tidak berlarut-larut," tegas Yules.
Inisiatif pembentukan forum koordinasi digital ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring intensif yang dilakukan Ombudsman RI Papua Barat selama empat hari, mulai Selasa (20/1/2026) hingga Jumat (23/1/2026).
Selama monitoring tersebut, Tim Ombudsman RI Papua Barat menyerap banyak keluhan krusial dari pihak sekolah. Yules memaparkan, beberapa temuan masalah meliputi kualitas menu yang buruk seperti makanan berjamur, telur busuk, kue basi, hingga nasi yang keras dan lauk yang kurang variatif.
Masalah teknis pengemasan juga menjadi sorotan. Penggunaan kantong plastik kresek untuk distribusi makanan ringan (snack) menyebabkan makanan hancur sebelum diterima siswa. Selain itu, keterlambatan pengantaran makanan dilaporkan sempat mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
"Dampak dari insiden keracunan yang sempat viral juga cukup signifikan. Kami menemukan ada sekolah yang terpaksa menghentikan sementara program MBG karena adanya penolakan keras dari orang tua siswa yang khawatir akan keamanan konsumsi anak-anak mereka," jelas Yules.
Persoalan distribusi juga terjadi, di mana terdapat sekolah yang belum menerima jatah MBG sama sekali, padahal pendataan siswa telah dilakukan sejak akhir tahun 2025. Selain memantau sekolah, Ombudsman juga melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Dapur Gizi di dataran Prafi. Hasilnya, dapur tersebut ditemukan belum beroperasi meski bangunan fisik telah rampung sejak Oktober 2025, dan pengelolanya diketahui tidak berada di tempat.
Adapun monitoring ini menyasar berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK yang dilaksanakan secara maraton. Pada hari pertama, Selasa (20/1), tim mengunjungi tujuh sekolah yakni SD 07 Sowi, SMPN 4 Manokwari, SDN 08 Arfai, SD Inpres 42 Taman Ria, TK PGRI Taman Ria, SMAN 2 Manokwari, dan SD Inpres 22 Wosi.
Berlanjut pada Rabu (21/1), sasaran monitoring meliputi SDN 2 Amban, SMPN 10 Manokwari, SMPN 22 Mubri, SDN 56 Mubri, dan SMPN 14 Nuni. Kemudian pada Kamis (22/1), tim bergerak ke wilayah Masni dan Prafi untuk meninjau SMAN 1 Masni, SMPN 11 Masni, SMKN 6 Masni, SMKN 4 Prafi, dan SMAN 1 Prafi. Rangkaian kunjungan berakhir pada Jumat (23/1) di lima sekolah, yaitu SMPN 3 Manokwari, SMA YPK Imanuel, SD YPK 02 Imanuel, SMAS Katolik Vilanova, dan SMAN Keberbakatan Olahraga (SMANKOR) Papua Barat. (NT/ORI-Papbar)
