Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro Kunjungi Keuskupan Pangkalpinan Bahas Masalah Pelayanan Publik Terkini

Pangkalpinang - Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro melakukan pertemuan dengan Kepala Keuskupan Pangkalpinang, Mgr. Prof. Adrainus Sunarko guna membahas berbagai isu pelayanan publik terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dimulai isu keagamaan hingga sumber daya manusia di Keuskupan Pangkalpinang pada Rabu (21/6/2023). Pertemuan didampingi oleh Pj. Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pasaribu serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan yakni terkait pernikahan dini. Dirilis dari data Badan Pusat Statistik Indonesia angka pernikahan dini di Bangka Belitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan mulai dari tahun 2018 dan berada pada urutan ke 8 dari 34 provinsi. Tahun 2019 naik menjadi 15,48 persen urutan ke 11 dari 34 provinsi, kemudian pada tahun 2020 angka pernikahan dini di Bangka Belitung menduduki posisi ke 1 dari 34 provinsi yang mencapai angka 14,05 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 9,23 persen namun masih di atas rata-rata nasional.

Dalam pertemuan dibahas bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak efek domino pada berbagai aspek, misalnya menjadi penyebab utama stunting dan lemahnya pola asuh keluarga dan masyarakat hingga berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung.

Johannes mengambil contoh keterlibatan Keuskupan ternyata cukup berdampak untuk edukasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. "Saya rasa problema pernikahan dini terjadi tidak hanya di Bangka Belitung, di kota besar sekalipun masih banyak terjadi. Keuskupan Jakarta misalnya bersama gereja dan pendeta mengambil fungsi pencegahan dan terlibat aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat," ucap Johanes.

Selain itu, Shulby Yozar Ariadhy juga berpendapat pentingnya pengawasan anggaran kesehatan demi pelayanan yang tepat guna dan tepat sasaran. "Presiden sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk kesehatan kesehatan salah satunya program pengentasan stunting. Keefektifan anggaran tersebut tentunya harus diawasi agar tetap tepat guna dan tepat sasaran sesuai harapan untuk memutus rantai stunting. Ombudsman sesuai kewenangan mengajak masyarakat untuk bersama mengawasi agar dana pemerintah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Elemen masyarakat yang turut serta mengawasi dimaksud tentunya juga termasuk dilakukan oleh instansi keagamaan seperti Keuskupan Pangkalpinang," pungkas Yozar.

Sumber
Kegiatan Perwakilan

Kabar Perwakilan

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro Kunjungi Keuskupan Pangkalpinan Bahas Masalah Pelayanan Publik Terkini

Peta Situs

Ombudsman RI

Kabar Perwakilan

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro Kunjungi Keuskupan Pangkalpinan Bahas Masalah Pelayanan Publik Terkini

Modal title

Peta Situs

Ombudsman RI