Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro Beri Catatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Babel
Pangkalpinang - Ombudsman RI menyebut peran masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di Indonesia sangat penting. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam Program Podcast NGOPI SOB..!(Ngopi Santai Ombudsman Babel) dengan tema "Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum di Kepulauan Bangka Belitung" bertempat di Resto Fairfield Marriot Belitung, Selasa (21/2/2023).
"Masih banyak pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menjadikan rasa memiliki bangsa, termasuk dalam kritis dan kepedulian. Keluhan yang masuk ke Ombudsman menjadi potret tingkat kritis dan kepedulian masyarakat. Apa yang dihadapi dan didengar Ombudsman dari keluhan belum menunjukkan kondisi sesungguhnya di masyarakat," sebut Johanes.
Ia menambahkan, salah satu aspek penting dalam konteks tata kelola pemerintahan, yaitu aspek penegakan hukum. Kalau penegak hukum terkesan tidak serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, itu menjadi urusan Ombudsman sebab berkaitan dengan pelayanan publik.
"Permasalahannya kemudian tergantung masyarakat mau peduli atau tidak dengan kinerja penegak hukum. Kalau itu dianggap ada yang tidak beres kenapa tidak dilaporkan kepada Ombudsman sebagai sebuah kasus untuk men-trigger kami melihat lebih jauh," kata Johanes.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan bahwa tidak mudah mendorong masyarakat untuk melapor dugaan penyimpangan pelayanan publik.
"Untuk isu tertentu tidak mudah ya dorong masyarakat untuk lapor. Misalnya saja soal BBM Bersubsidi, walaupun keresahan masyarakat sudah sangat banyak terkait hal itu, tetapi ketika diminta dorong untuk melangkah lebih jauh untuk menggunakan haknya melapor mereka tidak berkenan," ungkapnya.
Terkait hal tersebut dirinya meminta penguatan pengawasan internal stakeholder dalam menjamin kepastian pelayanan BBM Bersubsidi. "Jadi kami sampai pada kesimpulan peran pengawasan stakeholder terkait. BPH Migas, Pertamina,Kepolisian, Pemprov, dan pihak lainnya. Kita semua harus jelas siapa melakukan apa agar pelayanan ini efektif kepada masyarakat. Karena tentunya kita ada keterbatasan kewenangan sehingga sinergisitas adalah kunci keberhasilannya," pungkas Yozar.
