Ada Laporan Kejanggalan Nilai di PPDB, Ombudsman Segera Gelar Pertemuan dengan Disdik
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman Jawa Barat bakal mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat membahas kejanggalan nilai pada saat pengumuman di website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.
Kepala Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, dari hasil penelusuran kemungkinan nilai yang ditampilkan belum diolah dengan rumus yang ada.
Jadi, kata dia, hanya menampilkan nilai hasil input dari pendaftar.
"Jadi dalam waktu dekat kami akan mengundang Disdik untuk rapat koordinasi membahas beberapa masalah dan solusi, termasuk penyelesaian kejanggalan nilai dan juga penyaluran dari rekan-rekan yang masuk dari jalur afirmasi," ujar Dan Satriana, saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).
Pihaknya juga mengaku telah menggelar rapat internal membahas sejumlah masalah baik hasil pengaduan masyarakat maupun pemantauan terhadap pengumuman di website resmi Dinas Pendidikan.
"Pada umumnya, permasalahannya berkaitan dengan nilai atau skor yang ditampilkan itu belum divalidasi atau dikalibrasi oleh Disdik. Ini menyesatkan, dalam arti ada nilai-nilai yang memang kelihatannya tidak wajar, sampai saat ini kami masih melihat hal itu belum diperbaiki atau diselesaikan," katanya.
Menurutnya, masalah teknis yang terjadi dalam PPDB tahun ini harus menjadi perhatian dan segera diselesaikan oleh panitia PPDB dan Disdik.
Sebab, kekacauan nilai ini terjadi hampir disemua sekolah.
"Saya melihat itu terjadi disemua sekolah dan itu menurut saya sistem PPDB yang dibangun oleh Disdik rupaya tidak otomatis bisa merekapitulasi atau menghitung nilai-nilai yang diimput oleh sekolah asal, maupun oleh pendaftar sesuai dengan rumus yang mereka miliki," katanya.
Seharusnya, kata Dan Satriana, masalah teknis seperti ini tidak terjadi pada PPDB tahun ini.
Sebab, masalah serupa juga pernah terjadi pada tahun lalu.
"Tahun lalu kami memaklumi karena PPDB online ini disiapkan secara mendadak akinat adanya pandemi Covid-19, kami maklum ketika ada permasalahan ketidak siapan sistem. Tapi, setelah satu tahun berjalan dan ini PPDB kedua menurut saya persoalan teknis itu tidak bisa ditolelir lagi," katanya.
"Harusnya sudah bisa dipersiapkan lebih matang. Informasi yang ditampilkan itu informasi yang sudah seharusnya diverifikasi dan bisa dilihat oleh masyarakat umum sebagai informasi yang menunjukkan proses seleksi," katanya.
