• - +

Kabar Perwakilan

3 Kabupaten di Sumbar Dapat Rapor Merah dari Ombudsman RI, Dinyatakan Tinggal Kelas
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 28/11/2019 •
 

SHARE

TRIBUNPADANG.COM - Tiga kabupaten di  Sumatera Barat  (  Sumbar ) mendapat rapor merah dari  Ombudsman  Republik Indonesia.

Tiga kabupaten tersebut antara lain,  SolokSolok Selatan  dan Kabupaten Kepulauan  Mentawai .

Rapor merah diberikan setelah dilakukan survei dan penilaian terhadap standar pelayanan publik di pemerintah daerah.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap mengatakan, pada tahun 2019 ini, ada 5 kabupaten yang mendukung.

Antara lain, Kabupaten Dharmasraya, Limapuluh Kota,  SolokSolok Selatan  dan Kepulauan  Mentawai .

Menurutnya, 5 kabupaten dipilih karena baru kali dilakukan dibandingkan terhadap pelayanan publik.

"Untuk kabupaten / kota selain yang 5 ini, sudah hijau di tahun-tahun sebelumnya, jadi tak disetujui lagi tahun ini," kata Meilisa saat dihubungi TribunPadang.com, Kamis (28/11/2019).

Pengumuman hasil diumumkan pada hari Rabu (27/11/2019) di Jakarta.

Pilih, jelas Meilisa, Kabupaten Dharmasraya dan Limapuluh Kota mendapatkan rapor kuning, atau tingkat pencapaian sedang.

Untuk Dharmasraya mendapat nilai 79, dan Limapuluh Kota 55. Dua kabupaten ini dinyatakan tinggal kelas.

"Tinggal kelas, setuju sedang, nilai di bawah 80, tapi di atas 50 dari nilai tertinggi 100. Silakan berbenah lagi," katanya.

Kemudian, lanjut Meilisa, yang mendapat rapor merah adalah Kabupaten  SolokSolok Selatan  dan Kepulauan  Mentawai .

Kabupaten  Solok  mendapat nilai 43,  Solok Selatan  47, dan Kepulauan  Mentawai  25. Semuanya juga dinyatakan tinggal kelas.

"Rapor merah berarti tingkat rendah, hanya mendapat nilai di bawah 50, dari nilai tertinggi 100. Silakan berbenah lagi," katanya.

Dijelaskan Meilisa, Seputar Rapat Umum Publik tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Di mana, aturan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mematuhi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi, dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampak fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto.

Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.(*)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...