• - +

Kabar Perwakilan

3 Hari Berkantor Sementara di Pelataran Kantor Samsat Kota Kupang, Ini Tujuan Ombudsman NTT
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA TIMUR • Senin, 30/09/2019 •
 
Pamflet Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT

SHARE

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT selama tiga hari sejak 30 September hingga 2 Oktober 2019 berkantor sementara di pelataran Kantor Samsat Kota Kupang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan, hal itu dilakukan rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika mengalami pelayanan yang dirasa belum sesuai standar pelayanan berupa praktek calo/agen, pembayaran tanpa kuitansi, tarif melebihi PNBP Polri, mewajibkan pemohon membayar premi Jasa Raharja Putra melalui loket dan diskriminasi pelayanan lainnya.


 Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Selasa (27/8/2019) sore (POS-KUPANG.COM/Gecio Viana)


Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH saat ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Selasa (27/8/2019) sore (POS-KUPANG.COM/Gecio Viana)

Menurutnya, komplain yang disampaikan merupakan wujud peran serta masyarakat dalam memperbaiki layanan Samsat Kota Kupang.

"Ayo, melapor itu baik," ajak Darius kepada masyarakat.

Saat ditanya terkait jenis pelayanan yang sering dikomplain masyarakat, Darius menjelaskan, substansi yang paling sering dikomplain di Samsat Kota Kupang adalah terkait diskriminasi pelayanan.

"Para agen yag mewakili dealer kendaraan kerap langsung dilayani tanpa melalui loket dengan biaya yang diduga melebihi tarif PNBP Polri dan sebagian tanpa kuitansi. Mereka diperlakukan khusus dengan pelayanan lebih cepat dan dilayani langsung di dalam tanpa melalui loket," ungkapnya.

Problem lain yang dikomplain masyarakat adalah masuknya asuransi swasta yakni Jasa Raharja Putra di dalam loket samsat seolah-olah masyarakat wajib membayar dan dirasa menjadi sistem samsat.

Padahal, kata Darius, kewajiban yang dilakukan hanya membayar biaya asuransi Jasa Raharja saja.

"Keluhan seperti ini berlangsung sudah bertahun-tahun dan sudah sering saya sampaikan dalam rakor (rapat koordinasi) Samsat dan rapat tim saber pungli di Polda, akan tetapi hingga hari ini, keluhan serupa masih terjadi sehingga kami memandang perlu untuk melihat dari dekat pelayanan di sana," ujarnya.

Melalui berkantor di Pelataran Kantor Samsat Kota Kupang, Darius berharap warga menggunakan haknya untuk melakukan komplain

"Kami harap komplain dan substansi yang mereka laporkan akan menjadi bahan koordinasi dengan Dirlantas dalam rangka perbaikan layanan Samsat," harapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...