23 Tahun Ombudsman RI, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat: Mari Fokus ke Good Governance
Manokwari - Dalam rangka peringatan 23 Tahun berdirinya Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat mengadakan Dialog Interaktif dengan tema Strategi Percepatan Perekaman e-KTP di Papua Barat dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada Jumat, (10/02/2023) bertempat di Aula Multimedia RRI Stasiun Manokwari. Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Y. Sombuk mengajak seluruh penyelenggara negara untuk fokus ke good governance
Hadir dalam dialog tersebut Anggota KPU Papua Barat Norberthus, Anggota Bawaslu Papua Barat Jhon Charles Imbiri, Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Admindukcapil PPKB) Provinsi Papua Barat Irfan Ahmad Renfaan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Rustam Efendi.
Musa dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa pemerintah dalam tugasnya menjalankan tiga tugas utama yakni tugas jasa, tugas barang dan tugas administrasi. Administrasi Kependudukan berkaitan dengan hak politik/hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara.
Musa menambahkan bahwa dalam tugasnya Ombudsman mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih cepat untuk melakukan perekaman namun harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Selain itu, dinamika penduduk menjadi hal yang perlu diperhatikan karena adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Papua Barat Daya.
Irfan selaku Kepala Seksi Bina Aparatur Penduduk Dinas Admindukcapil PPKB dalam pemaparannya menyampaikan strategi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang digunakan oleh Admindukcapil PPKB adalah peningkatan jumlah perekaman e-KTP dengan cara jemput bola/pelayanan langsung di tempat. Disampaikan pula bahwa Admindukcapil PPKB turut menfasilitasi kabupaten/kota dengan strategi jemput bola adalah dengan bantuan perlengkapan.
Ditambahkan pula oleh Irfan, bahwa yang menjadi kendala adalah bahwa Admindukcapil PPKB tidak memiliki alat dan harus dipinjam dari pusat dan dibantu dengan alat serta SDM serta jaringan internat dan kepemilikan alat perekaman yang terbatas. Sejauh ini ada 3 (tiga) kabupaten di Papua Barat yang masih rendah perekaman e-KTP yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dengan 32,69%, Kabupaten Manokwari Selatan dengan 67,51% dan Kabupaten Teluk Wondama dengan 75,35%.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Efendi menyampaikan bahwa presentanse perekaman di Kabupaten Manokwari sudah mencapai 88,35%. Disampaikan oleh Rustam, bahwa yang menjadi kendala di Manokwari adalah keterbatasan blangko e-KTP, adanya kampung-kampung pemekaran berjumlah 270 kampung yang menjadi dinamika kependudukan di Manokwari. Disampaikan pula, dalam giat percepatan perekamannya Disdukcapil biasanya melaksanakan program jemput bola ke distrik dan keluaran di Kabupaten Manokwari.
Dalam strategi percepatan perekaman e-KTP, anggota KPU Papua Barat Norberthus menyampaikan bahwa KPU pada dasarnya sebagai pengguna data dari Disdukcapil Kabupaten/Kota mendorong agar pemda harus membantu Disdukcapil dalam hal anggaran agar Disdukcapil bisa bekerja maksimal dalam tugasnya guna pemenuhan target perekaman e-KTP di masing-masing Kabupaten/Kota. Norberthus juga menyampaikan penduduk harus pro aktif untuk melakukan proses administrasi kependudukan jika mau menggunakan hak pilih di daerah domisili.
Jhon Charles Imbiri selaku Anggota Bawaslu Papua Barat mendorong agar masyarakat Papua Barat untuk substantif melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik guna terpenuhinya percepatan perekaman e-KTP di Papua Barat.
Siltonus Disyan Paa
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat
