Ombudsman Gorontalo Lakukan Survei Penggilingan Padi dan Pedagang Beras
Gorontalo - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan survei di sejumlah penggilingan padi dan pedagang beras di wilayah Provinsi Gorontalo pada Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman Gorontalo dalam melakukan pemantauan terhadap rantai pasok beras, sekaligus mendukung pengawasan pelayanan publik di sektor pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Wahiyudin Mamonto mengatakan survei ini dilaksanakan di beberapa lokasi strategis yang memiliki kontribusi terhadap distribusi beras di Gorontalo, di antaranya Desa Talango, Desa Talumopatu, Desa Huntu Selatan, Kelurahan Dulalowo, Desa Toluwaya, Desa Huntu Utara, serta Pasar Liluwo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi penggilingan padi dan aktivitas perdagangan beras yang cukup tinggi di wilayah tersebut.
"Melalui kegiatan ini, Ombudsman Gorontalo berupaya memperoleh data dan informasi terkini mengenai kondisi produksi, distribusi, hingga kendala yang dihadapi para pelaku usaha penggilingan padi dan pedagang beras," ujar Wahiyudin.
"Hasil sementara yang kami temukan salah satunya adanya penurunan harga beras per kilogramnya. Pada bulan Juni hingga Juli harga beras mencapai Rp 17.000 per kilogram, pada bulan Agustus ini harga beras turun menjadi Rp 14.000 per kilogram. Jadi ada penurunan sebesar Rp 3.000," lanjut Wahiyudin.
Selanjutnya menurut Wahiyudin, data yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan analisis dan masukan penting dalam memberikan saran perbaikan kebijakan publik, khususnya dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.
"Survei ini juga menjadi salah satu langkah preventif Ombudsman dalam mengantisipasi potensi maladministrasi yang dapat terjadi di sektor pangan, seperti keterlambatan distribusi, kelangkaan pasokan, atau ketidaksesuaian harga di lapangan," tutur Wahiyudin.
Wahiyudin menambahkan bahwa Ombudsman berharap hasil survei ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Gorontalo. (RY/FK)
