Jum'at, 01/03/2019 • Perwakilan: KALIMANTAN BARAT
Rakoor Ombudsman Kalbar dan Pemprov Kalbar Bahas Standar Pelayanan Publik
Rakoor dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur Kalbar tanggal 18 Januari 2019 mengenai hasil penilaian Kepatuhan Pemprov Kalbar Tahun 2018 terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
