Tinjau Program MBG di Kepri, Ombudsman RI Tekankan Pentingnya SOP dan Tata Kelola yang Berkelanjutan
BATAM - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, bersama Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) binaan Bhayangkari Polda Kepri, pada Jumat (19/09/2025). Kunjungan ini didampingi langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin.
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan Ombudsman RI terhadap implementasi program prioritas pemerintah, khususnya dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan serta mencegah potensi maladministrasi dalam pelaksanaannya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung sejumlah fasilitas pengolahan makanan, mulai dari ruang cuci sayur dan buah, ruang loker, ruang cuci daging, gudang bahan basah, gudang bahan kering, dishwashing room, ruang penyimpanan peralatan, hingga ruang pengemasan makanan.
Ketua Ombudsman RI memberikan apresiasi atas tata kelola dapur SPPG Polda Kepri. Menurutnya, sistem yang diterapkan dapat menjadi contoh praktik baik dalam penyediaan makanan bergizi dan layak konsumsi.
"Program ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dapur ini bisa menjadi role model dalam pengelolaan makanan bergizi yang aman dan terstandar. Namun, penting juga disiapkan SOP dan tata kelola yang sistematis agar kontinuitas program ini tetap terjaga," ujar Najih.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menjelaskan bahwa dapur MBG dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat. Sistem security food diterapkan dengan kontrol dari Dokkes Polda Kepri, termasuk pemeriksaan kualitas makanan sebelum didistribusikan ke penerima manfaat.
"Pengelolaan dapur ini berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari dengan kontrol penuh dari Polda Kepri. Kami memastikan mitra yang dipilih benar-benar menjaga kualitas dan standar penyajian makanan," tegas Asep.
Saat ini, SPPG Polda Kepri menyalurkan Makanan Bergizi Gratis kepada 3.952 siswa serta kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Proses distribusi dilakukan secara terjadwal menggunakan dua unit mobil distribusi dan satu unit motor operasional.
