Tingkatkan Pelayanan Publik, Bakamla RI Lakukan Diskusi dengan Ombudsman RI
Jakarta-Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais bersama Jemsly Hutabarat melakukan pertemuan sekaligus diskusi dengan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Bakamla RI, pada Rabu (11/1/2022) di Gedung Bakamla RI.
Kepala Badan Keamanan Laut, Aan Kurnia mengatakan bahwa pihaknya baru saja meluncurkan contact center yang selalu siap 24 jam, selain itu Bakamla RI juga meluncurkan website khusus terkait informasi kemaritiman yaitu Indonesia Maritime Information Centre (IMIC).
Terkait keamanan laut, Bakamla RI juga meluncurkan indeks keaman laut dengan bekerja sama bersama akademis-akademisi."Kami siap untuk bekerja sama, siap untuk menerima masukan, sehingga nanti harapannya Bakamla RI dapat menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," harap Aan.
Hal yang sama juga disampikan Sekretaris Utama Bakamla RI, Tatit Eko Witjaksono mengatakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Bakamla RI dalam rangka diskusi dan koordinasi terkait pelayanan publik di lingkungan Bakamla RI. "Kami berharap masukan-masukan dari Ombudsman RI untuk kebaikan Bakamla RI dalam menyelenggarakan pelayanan publik," harap Tatit.
Menambahkan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI, Phundi Rusbandi menjelaskan bahwa awalnya Bakamla RI hanya memiliki tiga standar layanan masyarakat, namun di tahun 2022 kita kembangkan menjadi enam layanan masyarakat yaitu pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan data dan informasi publik, pelayanan pembinaan masyarakat maritim, pelayanan keamanan laut dan keselamatan laut, serta pelayanan magang/PKL/kuliah kerja/penelitian.
"Layanan informasi publik yang sudah dibuat ada empat yaitu penyediaan aplikasi berbagi pakai, sharing analisis anomali kapal pada daily brief, IMIC, dan website Bakamla RI. Selain itu, pelayanan pembinaan masyarakat kita lakukan dengan membuat Relawan Penjaga Laut (Rapamla) di beberapa daerah yaitu Tanjung Balai Karimun, Natuna, Sambas, dan Banyuwangi," Jelas Phundi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat juga menyampaikan bahwa terkait isu keamanan Bakamla RI yang dilakukan sangat overlaping terutama dengan beban keamanan laut yang beririsan dengan badan kelautan lainnya. "Kita sangat mendukung untuk membuat kajian bersama agar ada peningkatan resources di Bakamla RI, kita siap bantu Bakamla RI karena ini keamanan laut adalah hal yang sangat penting terutama diperbatasan indonesia sehingga harus dilengkapi resources yang cukup banyak," tutur Jemsly.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan bahwa kedudukan Bakamla RI sebagai lembaga yang penting bagi penyelenggara pelayananan publik di bidang kelautan. "Dengan adanya diskusi ini, kami berharap kedepannya ada proyek antara Ombudsman RI dan Bakamla RI, bisa dalam bentuk pertukaran data atau kajian-kajian sehingga jika ada permasalahan pelayanan publik dapat diselesaikan bersama-sama oleh Ombudsman RI dan Bakamla RI.
