Peluncuran Buku “Transformasi Birokrasi Keluar dari Middle Income Trap”, Hery Susanto Dorong Epta Helix dan Reformasi Birokrasi
Jakarta - Anggota Ombudsman RI sekaligus Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI, Hery Susanto, menjadi narasumber dalam peluncuran buku dan diskusi publik bertajuk Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap. Acara berlangsung pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Hery Susanto menyampaikan bahwa buku tersebut merupakan hasil pemikiran panjang yang lahir dari berbagai diskusi dan seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI.
"Buku ini lahir dari rangkaian seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun, lalu saya tuangkan secara lebih komprehensif dalam buku ini, sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong reformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap," ujar Hery.
Lebih lanjut, Hery memperkenalkan konsep epta helix, sebagai pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, menilai buku ini menghadirkan solusi yang bersifat struktural, kultural, dan regulatif, sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Buku ini sangat penting karena memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana transformasi birokrasi harus dijalankan. Solusi yang ditawarkan bersifat struktural, kultural, dan regulatif, sehingga bisa menjadi panduan konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memperkuat good governance," ujar Tirta.
Senada dengan hal tersebut, praktisi strategi dan keuangan sekaligus anggota Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Leo Herlambang, menegaskan pentingnya strategi hilirisasi (downstreaming) untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ia menekankan hilirisasi bukan hanya soal pengolahan lanjutan, melainkan juga harus menciptakan efek berganda terhadap pendapatan, output, dan lapangan kerja.
Selain itu, Leo mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
"Hilirisasi harus dilihat sebagai strategi menyeluruh, bukan sekadar pengolahan barang mentah. Sementara itu, tanpa reformasi birokrasi yang serius, kita berisiko terjebak di middle-income trap. Birokrasi yang berkualitas adalah prasyarat agar Indonesia tumbuh inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjadi negara maju," ujar Leo.
Presidium MN KAHMI, Sutomo, turut menyoroti persoalan birokrasi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa aturan dan kerangka birokrasi sebenarnya sudah tersedia dengan baik, namun sering terkendala di pelaksanaan tingkat bawah.
"Aturan dan desain birokrasi kita sebenarnya sudah ada. Yang menjadi tantangan besar saat ini adalah pelaksanaannya di level bawah. Masih banyak prosedur yang berbelit, kurang responsif, dan bahkan rawan penyimpangan. Kalau ini tidak segera dibenahi, birokrasi justru akan menjadi penghambat transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," tegas Sutomo.
Direktur Utama PT Antam, Achmad Ardianto, menilai poin-poin penting yang tertuang dalam buku Hery sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama terkait pentingnya kolaborasi lintas sektor.
"Saya sependapat bahwa transformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada pembangunan nasional. Apa yang disampaikan dalam buku ini sangat komprehensif dan menjadi bahan masukan penting bagi pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat," ujar Achmad.
Acara peluncuran buku ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dan masukan konkret bagi pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mempercepat transformasi birokrasi demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.
