Ombudsman RI Kritik Dugaan Larangan Jilbab Anggota Paskibraka 2024
Siaran Pers
Nomor 028/HM.01/VIII/2024
Kamis, 15 Agustus 2024
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais memberikan kritik atas aturan yang melarang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri 2024 untuk mengenakan jilbab pada pengukuhan hingga pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan tersebut, namun menurut Indraza, peristiwa pengukuhan anggota Paskibraka 2024 pada tanggal 13 Agustus 2024 dimana 18 anggota Paskibraka putri melepas jilbabnya, perlu dievaluasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dengan adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024, membuat mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya," ujar Indraza di Kantor Ombudsman RI, Kamis (15/8/2024).
Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024. Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu 1 sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.
"Aturan ini dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," tegas Indraza.
Indraza menambahkan, ketunggalan dan keseragaman yang dimaksud tertuang dalam Bhineka Tunggal Ika, hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Dalam hal ini bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka tapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran sang saka merah putih.
"Dengan demikian, Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Nusantara," ucapnya.
Menurut Indraza, hal ini juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. (*)
Narahubung:
Anggota Ombudsman RI,
Indraza Marzuki Rais
