Ombudsman RI Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional
Jakarta- Ombudsman RI berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Demikian disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam Rapat Dengan Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Senin (15/9/2025).
Lanjut Bobby, Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mendukung prioritas nomor 2 dan 7 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam enam rincian output program pengawasan Ombudsman RI 2026 berupa penyelesaian laporan masyarakat tingkat pusat sebanyak 725 laporan, penyelesaian laporan tingkat perwakilan 7.100 laporan, laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) reguler 17 laporan, laporan IAPS tematik prioritas presiden 34 laporan, serta Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan target 85 Kementerian Lembaga dan 552 pemerintah daerah.
"Berdasarkan output yang direncanakan tersebut Ombudsman mengusulkan tambahan sebesar Rp199.348.354.000," kata Bobby.
Pada rapat yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda ini disetujui pagu definitif Ombudsman RI Tahun 2026 sebesar Rp251.978.173.000 dengan alokasi pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp37.022.541.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp214.955.632.000.
Adapun terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Ombudsman RI sebesar Rp199.348.354.000 juga disetujui dan melalui Badan Anggaran DPR RI akan ditambahkan ke dalam pagu definitif tahun 2026. Ombudsman RI diminta untuk memperhatikan dengan seksama pandangan, saran, dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terkait implementasi anggaran tahun 2026.
Turut hadir dalam RDP DPR RI kali ini Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais dan Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu. (NI)
