Ombudsman RI: Indonesia Bebas Jebakan Middle Income Trap Jika Jalankan Agenda Transformasi Birokrasi
Jakarta — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap. Peluncuran buku tersebut dirangkai dengan diskusi publik yang digelar pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, Deputi
Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang, Presidium MN KAHMI, Sutomo, Direktur Utama PT Antam, Achmad Ardianto. Dalam sambutannya, Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar menyampaikan bahwa KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan utamanya kepada pemerintah guna memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah melalui transformasi birokrasi dalam pelayanan publik di semua sektor agar Indonesia bebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Middle Income Trap adalah kondisi ketika suatu negara tidak dapat beralih dari negara berpendapatan menengah ke bawah ke negara berpendapatan tinggi.
Ini berdampak pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, standar hidup masyarakat tidak meningkat.
Pimpinan Ombudsman RI, salah satu kontributor penulisan buku tersebut Hery Susanto menjelaskan bahwa buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap merupakan hasil pemikiran dan proses panjang yang berawal dari seminar nasional yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI.
“Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun, dan dituangkan secara komprehensif dalam buku ini, sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,” ujar Hery dalam memantik sesinya.
Melanjutkan paparannya, Hery juga menjelaskan bahwa dalam buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap, ia memperkenalkan konsep epta helix. Konsep ini merupakan pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.
“Di dalam buku ini, metode epta helix yang merupakan pengembangan dari konsep penta helix. Kalau sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini saya menambahkan dua elemen penting, sehingga total menjadi tujuh. Tujuh unsur ini adalah pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, dan masyarakat, dengan Ombudsman RI yang berada di tengah sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelas Hery.
Hery juga menegaskan bahwa birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat.
“Birokrasi adalah ujung tombak sekaligus regulator. Ia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari pelayanan publik paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” tegas Hery.
Menjelang penutupan acara, Hery menambahkan bahwa birokrasi di Indonesia juga harus mampu mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI yakni delapan cita-cita pembangunan nasional. Pihaknya akan menindaklanjuti gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku tersebut secara lebih menyeluruh dan terintegrasi.
“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk trasformasi birokrasi kita,” pungkasnya.
