Ombudsman RI Dukung Penguatan Koperasi Desa sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat
Sleman - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat ekonomi masyarakat desa. Hal ini disampaikan saat kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Tamanmartani, Kabupaten Sleman, Jumat (10/10/2025).
"Koperasi Desa Merah Putih seperti ini menjadi ujung tombak pemerataan ekonomi masyarakat. Ombudsman siap mendukung inisiatif yang memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa, selama pengelolaannya transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga," ujar Mokhammad Najih.
Najih menambahkan bahwa meskipun Ombudsman RI tidak secara langsung mengawasi koperasi, lembaga ini mendorong adanya tata kelola pelayanan publik yang baik di setiap lini, termasuk di sektor ekonomi masyarakat. "Inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih perlu mendapat dukungan lintas sektor agar dapat berkembang menjadi model pelayanan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan," lanjutnya.
Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Tamanmartani, Mawardi menjelaskan bahwa KDMP baru berdiri pada tahun 2025 dengan jumlah pengurus sebanyak 11 orang dan telah memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Hukum. Saat ini KDMP ini telah memiliki 1.014 anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp100.000 per anggota dan simpanan wajib sebesar Rp5.000.
"Total simpanan pokok hingga saat ini mencapai Rp101.400.000, dan simpanan wajib sebesar Rp6.070.000," kata Mawardi.
Dari sisi aset, KDMP masih memanfaatkan lokasi kantor dan gerai secara pinjam pakai dengan kantor kelurahan setempat. Sambil menunggu peningkatan profit yang signifikan untuk kemudian menyewa tempat sendiri. Jenis usaha yang dijalankan meliputi unit simpan pinjam, klinik dan apotek hasil kerja sama dengan Puskesmas dan Kimia Farma, sarana produksi pertanian, dan toko sembako.
"Dalam satu bulan, koperasi menyalurkan sekitar 300 tabung gas. Kami berharap kuota gas ini dapat ditambah di masa mendatang," ungkapnya.
Melalui kunjungan ini, Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik, termasuk dalam sektor ekonomi di tingkat desa. (awp)
