Ombudsman RI dan Pemprov Malut Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Ternate - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara pada Selasa (4/11/2025) di Ruang Rapat Gubernur Maluku Utara. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Hery menyampaikan bahwa Maluku Utara menunjukkan perkembangan positif dalam penyelesaian laporan masyarakat. “Dulu Ombudsman Maluku Utara berada di peringkat 30-an nasional, kini sudah naik ke peringkat 16. Target kami bisa masuk lima besar,” ujar Hery.
Ia juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan maladministrasi. “Tugas Ombudsman bukan hanya menyelesaikan laporan, tapi memastikan pelayanan publik berjalan baik agar laporan berkurang,” katanya.
Hery turut menjelaskan konsep kolaborasi Eptahelix, yang menekankan kerja sama tujuh unsur : pemerintah, kampus, pelaku usaha, masyarakat, media, parlemen, dan Ombudsman, bertujuan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik di daerah.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut baik langkah proaktif Ombudsman RI. “Pertemuan ini sangat baik dan menjadi awal kerja sama strategis. Kami berkomitmen memperbaiki berbagai catatan merah di masa lalu dan menjadikan Maluku Utara berstatus zona hijau,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sejumlah progres pembangunan di bidang listrik, pendidikan, dan kesehatan. Antara lain, pengaliran listrik untuk 72 desa, penghapusan uang komite sekolah, serta peningkatan pelayanan rumah sakit daerah. “Kami juga akan menyiapkan Satgas khusus untuk berkoordinasi dengan Ombudsman agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih cepat,” tambahnya.
Ombudsman RI berharap sinergi ini dapat memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
