Ombudsman RI Bahas Penguatan Konsorsium Multipihak dalam Perlindungan Ruang Sipil
Malang - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mendorong pembentukan konsorsium multipihak sebagai inovasi yang kontekstual dalam perlindungan hak sipil, baik dalam pelayanan publik maupun dalam konteks sosial masyarakat. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi Regional Gap Analysis (RGA) dengan Stakeholder dan Inisiasi Pendirian Forum Koordinasi dan Respons Multipihak untuk Isu Perlindungan Ruang Sipil di Kota Malang Raya, yang digelarcoleh Forum Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) di Hotel Atria, Malang, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan tersebut membahas fenomena penyempitan ruang sipil (shrinking civic space) serta berbagai bentuk represi yang dialami kelompok rentan, termasuk mahasiswa Papua, penghayat kepercayaan, dan kelompok masyarakat lainnya.
"Perkembangan demokrasi di daerah memang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, sebab sering kali demokrasi lokal justru luput tertutupi isu-isu nasional. Padahal sejatinya, ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi harus tumbuh dari akar rumput (grassroot)," ujar Najih.
Najih menegaskan dalam dalam padangan Ombudsman perlunya keterlibatan partisipasi aktor negara yang komprehensif dari dua arah karena aktor negara merupakan bagian dari pelayanan publik. Selain itu, Najih juga berpendapat perlunya mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat lagi bagi forum multipihak agar tidak bergantung pada komitmen politik jangka pendek.
"Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas isu dan membangun mekanisme advokasi bersama agar tidak terfragmentasi," ucap Najih.
Melalui pembentukan konsorsium multipihak dan partisipasi aktif aktor negara, Ombudsman RI berharap ruang sipil di daerah semakin terlindungi, partisipasi publik dalam pengawasan layanan publik semakin meningkat, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik terus tumbuh.
