Ombudsman RI : Pengawasan Investasi dan Hilirisasi Mendorong Tata Kelola Menuju Indonesia Emas 2045
Ternate - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam mendukung keberhasilan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045, yang menjadi fondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Hery saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap” di Kantor Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Selasa (4/11/2025).
Menurut Hery, transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan industrialisasi harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan.
"RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas. Ombudsman memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan akuntabel, bebas dari praktik maladministrasi," ujarnya.
Hery menjelaskan, pengawasan Ombudsman akan difokuskan pada sektor strategis seperti energi, sumber daya mineral, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berkat hilirisasi sektor pertambangan.
"Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kini mencapai lebih dari 30 persen, tertinggi di Indonesia. Namun peningkatan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan pelayanan publik, terutama di kawasan industri," ujar Samsuddin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pelayanan publik agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah arus investasi dan tenaga kerja yang meningkat.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.
