OMBUDSMAN RI : PARIWISATA BAHARI NASIONAL PERLU DIKEMBANGKAN
PULAU PRAMUKA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan bahwa salah satu penyumbang devisa ekonomi Indonesia adalah sektor pariwisata. Secara empiris, sebagian besar destinasi wisata berkelas dunia di Indonesia berbasis wisata bahari. Sayangnya, pengelolaan wisata bahari yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan belum optimal.
Dalam visi pemerintah terkait poros maritim dunia, wisata bahari jadi salah satu prioritasnya. Namun, dibalik pesatnya kemajuan wisata bahari menyimpan soal pada bidang ekonomi dan kelestarian lingkungan pesisir yang mengusik kehidupan masyarakat lokal, terutama masyarakat yang bermukim di pesisir maupun pulau-pulau kecil.
"Agar pariwisata bahari dapat terus dinikmati dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat dan dunia bisnis, semua pihak yang terlibat di dalamnya harus bisa melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem di laut dan pesisir," ujar Hery dalam pembukaan Bimbingan Teknis Substansi Keasistenan Utama V Pengawasan Pelayanan Publik pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis (19/10/2023) di Kantor SPTN WIlayah III Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
Hery menyebutkan bahwa tujuan diadakan Bimtek ini adalah untuk melakukan peninjauan lapangan di area vegetasi hutan mangrove dan laut sebagai objek sektor kelautan perikanan di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
"Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi wisata di Kepulauan Seribu, memberikan masukan bagi pihak pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses pengembangan ekowisata bahari di Kepulauan Seribu, dan juga memberikan manfaat agar terciptanya pelayanan publik dalam sektor pariwisata ekraf dan lingkungan hidup." jelas Hery.
"Dalam mewujudkan pariwisata bahari, peranan seluruh pemangku kebijakan sangat penting dan juga turut melibatkan masyarakat mulai dari sektor hulu (kegiatan produksi) hingga kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa). Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton tetapi juga turut serta menjaga, merasa memiliki, dan ikut menyukseskan penerapan bisnis pariwisata. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal akan mengalami banyak gangguan dalam pelaksanaannya," ujar Hery.
Hery berharap Pemerintah dapat merumuskan suatu kebijakan mengenai proteksi lingkungan dalam pembangunan pariwisata.
"Pariwisata Indonesia, dengan keragaman budaya dan adat istiadat masing-masing daerah, memerlukan suatu kebijakan yang mengadopsi kearifan lokal dalam perumusannya," ujar Hery.
Pemateri dalam kegiatan Bimtek diisi oleh dua narasumber, yakni Polisi Kehutanan Penyelia Taman Nasional Kepulauan Seribu, Agus Setiawan dan Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Dedi Rustam. Turut juga hadir Wakil Bupati Administratif Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churniawan dan Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Devi Alamsyah.
