Ombudsman Minta Tak Hanya Perkuat Jaringan Telekomunikasi di Area Padat Pemudik, Tapi Juga di Wilayah 3T
Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat melakukan kunjungan kerja dan pertemuan serta permintaan data dan Informasi terkait kesiapan penyelenggaraan pos dan jaringan telekomunikasi menjelang libur lebaran Idul Fitri 1445H dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, pada Kamis (4/4/2024) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta.
Menurut Jemsly mudik lebaran dan libur panjang ini memang sebuah ritual tahunan yang setiap tahun dilaksanakan dan ditangani oleh pemerintah. Namun pada tahun 2021 ketika masa Covid 19, ketersedian jaringan telekomunikasi menjadi sangat krusial di masa lebaran. Ditambah lagi di masa mudik lebaran dan liburan panjang ada kemungkinan terjadi anomali traffic jaringan. Yang semula traffic jaringan kuat di Jakarta berubah pindah ke daerah-daerah.
"Jangan sampai bandwith di Jakarta kosong sedangkan bandwith di daerah pelosok kritis. Kita sebagai pengawas pelayanan publik harus tanggap akan hal itu," ujar Jemsly.
Oleh karenanya, dalam hal ini Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik bertugas untuk memastikan pertama, ketersediaan jaringan di masing-masing daerah terutama daerah 3T. Kedua securitas. Ketiga kesiapan pos lebaran dan mudik panjang
Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Ismail. SDPPI ini bedanya dengan kementerian lain, jika kementerian lain bertindak sebagai regulator sekaligus operator. Sedangkan Dirjen SDPPI hanya sebagai regulator. Operatornya adalah para operator seluler.
Dirjen SDPPI menyediakan 2 jenis layanan, pertama pantauan traffic, kedua pemantauan spectrum penerbangan. Dan tugasnya adalah mengukur Quality of Service (QoS) operator seluler untuk tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Sebagai antisipasi PPI menyediakan Combat BTS yang akan dipasang di titik-titik padat pemudik, dimana traffic yang digunakan ada kemungkinan melebihi kapasitas yang disediakan. Selain itu PPI juga menyiapkan monitoring traffic spectrum penerbangan, agar jangan sampai ada gangguan penerbangan disaat waktu padat mudik," ujar Ismail.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Wayan Toni Supriyanto menambahkan, operator seluler akan diberikan sanksi berat jika sampai tidak memenuhi QoS yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni sebesar 10Mbps.
Sedangkan kewajiban sebagai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Infromasi adalah memastikan layanan yang diberikan operator seluler memenuhi standar QoS dan setiap operator seluler wajib menyampaikan laporan maksimal 40 menit jika terjadi gangguan layanan jaringan dan komunikasi.
"Untuk pengamana Pos Logistik diperkirakan terjadi kenaikan sebesar 20-40%, dan sudah diantisipasi dengan memanfaatkan teknologi robot sortir untuk mempercepat pendistribusian logistik," ujar Wayan.
Sementara Kominfo sendiri sudah melakukan monitoring terhadap 35 provinsi untuk persiapan mudik. Terutama di wilayah padat pemudik seperti Tol Cipali, Tol Ciipulaang, dan Pelabuhan Merak.
"Sedangkan untuk penyiaran, terutama karena beberapa waktu lalu baru terjadi peralihan dari televisi analog ke televisi digital. Kominfo berusaha memperluas coverage televisi agar dapat menyiarkan arus mudik secara baik. Kedepan ada program Digital Broadcasting System yang menambahkan 149 pemancar digital, sehingga jangkauan penyiaran sampai ke wilayah pelosok," tutup Wayan.
Kunjungan dilanjutkan dengan melihat system monitorig traffic dan jaringan seluler secra real time, serta melihat cara kerja COMBAT BTS. Compact Mobile Base Station atau yang sering disebut dengan COMBAT. COMBAT adalah tower BTS sementara menara telekomunikasi, yang berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat dan digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Pengendalian Ditjen PPI, Dany Suwardany. (fat)
