• ,
  • - +
Gelar Konsinyering, KU V Evaluasi, Penyusunan Program dan Finalisasi Hasil Kajian PIT
Kabar Ombudsman • Jum'at, 03/11/2023 • yemima_dwi
 

JAKARTA - Keasistenan Utama V (KU V) Ombudsman RI menggelar acara Konsinyering selama lima hari dan dihadiri langsung oleh Anggota Ombudsman RI sekaligus Pengampu KU V, Hery Susanto. Acara tersebut membahas beberapa hal diantaranya evaluasi kinerja 2023 dan penyusunan program tahun 2024 dan 2025, finalisasi laporan kajian sistematik terkait pengawasan pelayan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona.

Selain itu, acara Konsinyering KU V juga membahas tindak lanjut pembahasan FGD ekopedagogik, pemantauan polusi udara di wilayah Jabodetabek, Pembahasan tindak lanjut kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan PT. Antam Blok Mandiodo Sultra dan lainnya.

Dalam arahannya, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto berharap tim KU V terus dapat meningkatkan kinerja penyelesaian laporan masyarakat, koordinasi, kerjasama dan jaringan kerja dengan multistakeholders sebagai entitas performa ombdusman RI yang berintegritas, profesional dan adil.

"Dengan adanya acara Konsinyering KU V ini semoga terus terjaga semangat dan ide kreatif kita untuk kepentingan bangsa dan negara dalam pengawasan pelayanan publik khususnya di sektor Kemaritiman dan Investasi," kata Hery Susanto saat melakukan penutupan acara Konsinyering KU V, di Hotel Mercure BSD Tangerang, Propinsi Banten, Kamis, (2/11/2023).

Lebih lanjut, Hery Susanto mengaku bangga dan kagum dengan kinerja dan totalitas tim KU V selama berkinerja di Ombdusman RI. Pasalnya sudah menunjukkan kinerja baik dengan capaian target penyelesaian laporan masyarakat dan pola kolaborasi bersama multistakeholders dengan metode eptahelix. Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa secara kolektif kolegial Keasistenan Utama V berjalan dengan sistematik, terencana dan terukur.

Metode Eptahelix (7 elemen) merupakan pendekatan koordinasi, kerjasama dan jaringan kerja multistakeholders dalam upaya penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi antara Ombudsman dengan pemerintah, parlemen (DPR), badan usaha/kelompok bisnis, ormas/LSM, pers dan kampus.

"Penyelesaian laporan yang melebihi target capaian, merupakan hal yang baik dan maksimal berkinerja, dan di tahun 2024 semoga semakin maju lagi," pungkasnya.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...