Siaran Pers

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais

Siaran Pers

Nomor 58/HM.01/XII/2021

Sabtu, 25 Desember 2021

Jakarta - Kasus harian virus Corona terus mengalami peningkatan secara signifikan pada akhir Juni - Agustus 2021 seiring dengan masuknya varian Delta Corona ke Indonesia. Hal ini menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik kepada para pasien COVID-19 maupun kepada masyarakat secara umum yang membutuhkan penanganan medis. Sempat tercatat setidaknya terjadi kenaikanBed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit, kelangkaan oksigen dan obat terapi COVID-19 bahkan terhambatnya pencairan insentif bagi para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais dalam forum penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI kepada Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan bahwa, "Tingginya angka kematian pada serangan gelombang kedua COVID-19 di pertengahan tahun 2021 ini juga melatarbelakangi Ombudsman untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Fokus pengawasan Ombudsman antara lain berkaitan dengan kelangkaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat terapi COVID-19 dan oksigen medis. Selain itu, Ombudsman juga melakukan pengawasan terhadap upaya percepatan vaksinasi yang juga menjadi penting untuk terciptanya kekebalan komunal atauherd immunity".

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman sepanjang bulan Juli s.d. September 2021 ini juga melibatkan seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di 34 Provinsi. Permintaan keterangan kepada instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, peninjauan langsung ke lapangan serta penyebaran survey kepada para masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.

Berbagai temuan diperoleh, misalnya penyebab terjadinya kelangkaan tempat tidur di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain karena minimnya upaya antisipasi lonjakan pasien yang mungkin terjadi, lalu keterbatasan SDM tenaga kesehatan baik secara jumlah maupun kompetensi yang ditempatkan di ruang ICU serta keterbatasan anggaran di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menambah jumlah tempat tidur. Ombudsman pun menerima laporan berkaitan pencairan insentif tenaga kesehatan yang bermasalah di sejumlah daerah.

Selanjutnya berkaitan kelangkaan obat terapi penyembuhan COVID-19, bahwa sempat terjadi kekosongan obat baik di distributor maupun produsen obat,panic buying oleh masyarakat, terjadinya penimbunan obat, serta bahan baku obat yang harus selalu di impor dari luar negeri sehingga produksi obat menjadi terhambat. Sedangkan kelangkaan oksigen medis salah satunya terjadi karena minimnya langkah antisipasi yang diambil pemerintah, terbatas jumlah tabung karena sebagian besar tabung berasal dari impor, belum merata distribusi oksigen dan terbatasnya jumlah agen pengisian ulang oksigen di daerah.   

Upaya percepatan vaksinasi pun juga menjadi sorotan, dari mulai terbatas jumlah vaksin, tidak meratanya distribusi vaksin salah satunya dikarenakan lokasi geografis yang sulit dijangkau, pengabaian protokol kesehatan di berbagai sentra vaksin, terbatasnya sarana penyimpanan vaksin hingga pelayanan vaksinasi yang belum sepenuhnya menyasar pada masyarakat rentan.

Terlepas dari berbagai kendala lapangan yang terjadi, Indraza juga menuturkan bahwa pemerintah tentunya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan antisipasi, menyelesaikan permasalahan dan melakukan perencanaan ke depan. Namun memang tak dapat dipungkiri dilapangan seringkali terjadi ketimpangan yang kemudian menyebabkan pelayanan menjadi terhambat.

Sebagai salah satu upaya perbaikan, Ombudsman menyampaikan berbagai langkah Tindakan Korektif khususnya bagi Kementerian Kesehatan untuk penanganan pandemi kedepan, dimana ancaman varian Omicron perlu memperoleh atensi dan diambil langkah antisipatif supaya tidak terjadi gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia.

"Optimalisasi koordinasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah, misalnya dengan Dukcapil, BPJS, Kominfo, KADIN dan lainnya untuk percepatan vaksinasi, perkuat mekanisme 3T (Testing, Tracing dan Treatment), menjamin ketersediaan oksigen dan obat terapi penyembuhan COVID-19, perbaikan data ketersediaan faskes, meningkatkan montoring dan evaluasi, serta yang utama untuk menjamin kemudahan akses informasi kepada masyarakat dan unit penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pada masa Pandemi COVID-19," ucap Indraza.

Indraza menambahkan bahwa Ombudsman memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang tertuang dalam LAHP, serta akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.

 

Narahubung

Anggota Ombudsman RI

Indraza Marzuki Rais

(081110553737)