• ,
  • - +

Siaran Pers

Ada Perpanjangan Stimulus Kelistrikan, Ombudsman Dukung PLN Terus Lakukan Sosialisasi
Siaran Pers • Selasa, 31/08/2021 •
 

Siaran Pers

Nomor 037/HM.01/VIII/2021

Selasa, 31 Agustus 2021



JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi Covid-19. Lebih dari 32 juta pelanggan telah menerima stimulus ketenagalistrikan hingga semester I tahun ini. Pemberian stimulus ini pun diperpanjang hingga Desember 2021.

Jika sebelumnya pemerintah merencanakan anggaran untuk triwulan III 2021 sebesar Rp 2,43 triliun, kini pemerintah menyiapkan lagi Rp 2,54 triliun anggaran untuk stimulus program ketenagalistrikan pada triwulan IV 2021.  Rencana realisasi anggaran stimulus ketenagalistrikan pada triwulan III dan IV 2021 mencapai Rp 4,97 triliun.

Menyikapi kebijakan stimulus kelistrikan di masa PPKM berbasis level 2-4 ini, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto mendukung upaya PLN untuk menyosialisasikan kebijakan itu secara massif, apalagi jika terdapat kenaikan tarif listrik, perubahan kebijakan terkait P2TL dan pelayanan PLN mobile.

"Ombudsman meminta pemerintah untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar subsidi tepat sasaran.  Perlu memaksimalkan saluran pengaduan bagi masyarakat misalnya dengan saluran pengaduan PLN 123 dan PLN mobile.  Lalu intensif melakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik," katanya dalam webinar Perspektif Pelayanan Publik Program Stimulus Sektor Kelistrikan di Masa Pandemik dan Aplikasi PLN Mobile untuk Kemudahan Pelayanan Pelanggan, yang diadakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, Selasa (31/8).

Ke depan, Hery Susanto mengharapkan agar stimulus listrik di perkotaan seperti DKI Jakarta mestinya diarahkan untuk kategori pelanggan listrik 900 VA, sebab kelompok ini yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19.  Mereka banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan. 

Dalam forum yang sama, Tohari Hadiad yang mewakili Direktur Niaga dan Manajemen pelanggan PT PLN, menyatakan bahwa PT PLN berkomitmen memberikan keringanan pembayaran listrik bagi masyarakat kecil dalam upaya penanganan pandemi di indonesia. Untuk memastikan penerima manfaat mengerti kebijakan itu, ia menambahkan, PLN gencar melakukan sosialisasi melalui media dan media sosial.

 

 

 

 

"Di masa pandemi ini, ketika Pemerintah gencar melakukan pembatasan sosial untuk membatasi mobiitas masyarakat. PT PLN hadir dengan layanan dalam satu genggaman bernama New PLN Mobile, yang diluncurkan pada Desember 2020, serta  sudah diunduh 10.5 juta pelanggan. Bahkan kini menjadione stop solution, yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk mengatasi berbagai keluhan seperti gangguan listrik," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Syamsul Ma'arif dalam sambutannya menegaskan bahwa PWNU menyambut dengan baik adanya pelayanan yang terbaik PT PLN dan bermanfaat bagi masyarakat, mengingat peran penting PT PLN dalam kehidupan masyarakat. "Mudah-mudahan PLN selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik. PLN itu ibarat sinar kehidupan, jika kurang maksimal, maka negeri ini nampak gelap. Perlu penerangan terhadap semua masyarakat," katanya.

Narasumber diskusi lainnya, Ketua PBNU KH Eman Suryaman dalam forum mengatakan di tengah pandemi seperti ini, semua perlu beradaptasi secepat mungkin, salah satunya dengan cara membangun kekuatan bersama, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat.  Ia menjelaskan PLN harus menjaga hubungan dengan konsumen, selain karena perkembangan IPTEK yang pesat, juga karena Pandemi, maka pelayanan berbasis digital adalah jawabannya. Hadirnya PLN Mobile diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen baik dari kemudahan informasi maupun transaksi untuk meningkatkan pengguna aplikasi tersebut.  Tentu diperlukan langkah-langkah tepat, diantaranya bermitra dengan kalangan publik luas.

Acara diskusi tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  dan turut hadir sebagai narasumber Deputi IV Informasi dan Komunikasi Politik KSP RI, Juri Ardiantoro serta  Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki.. (*)

 

Anggota Ombudsman RI

Hery Susanto

(0811-1054-3737)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...