Pengumuman

Kegiatan Penyerahan hasil kepatuhan tahun 2018 dilingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah bertempat di ruang Kapolda Jawa Tengah, pada tanggal 20 Mei 2019

Semarang - Pelayanan Publik merupakan hak masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, harus ada partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sabarudin Hulu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah mengatakan bahwa tahun 2019 ini, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah akan melakukan survey kepatuhan kementerian/lembaga terhadap standar pelayanan publik sesuai amanat Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Salah satu lembaga yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang akan disurvey atau dinilai yakni Kepolisian Daerah Jawa Tengah. "Hasil survey tahun 2018, seluruh Kepolisian Resor/Kota mendapatkan predikat Zona Hijau artinya kepatuhan terhadap standar pelayanan publiknya tinggi," tambah Sabarudin Hulu.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang dipimpin Sabarudin Hulu bersama Tim Keasistenan Ombudsman (20/5), melakukan pertemuan dengan Irjen Pol. Rycko A Dahniel, Kapolda Jawa Tengah beserta jajaran di Mapolda Jawa Tengah. Pertemuan antara kedua pihak dalam suasana kerja sama dan berkomitmen untuk saling mendukung dalam terwujudnya pelayanan publik di Polda Jateng dan satwil kerja.

Menurut Sabarudin Hulu, sinergitas Ombudsman RI Perwakilan Jateng dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai komitmen dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik. Kerja sama Ombudsman RI, Mabes Polri telah tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI dan Kepala Kepolisian RI,  yang mengatur beberapa ruang lingkup penting yakni penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat terkait pelayanan publik, tukar menukar informasi, pengembangan sumber daya manusia, bantuan kepolisian dalam rangka pemanggilan paksa.

Dalam meningkatkan kerja sama dan percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI Perwakilan Jateng dengan Mapolda Jateng sebagai standar panduan dalam berkoordinasi mewujudkan pelayanan publik di Polda Jateng. Bahkan, perlu standar baku kepada Polda Jateng dan Polres/Polresta terkait standar pelayanan publik yang aplikatif. "Kepolisian Daerah Jateng, menyambut baik atas agenda bulan Juli 2019 atas rencana survey Ombudsman atas kepatuhan standar pelayanan publik terhadap 14 Polres/Polresta di Jawa Tengah," tutur Irjen Rycko A Dahniel, Kapolda Jateng.

Akhir pertemuan, Sabarudin Hulu menyerahkan hasil survey kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018 dan data sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang belum selesai atas pelayanan kepolisian kepada Kapolda Jateng.