Ombudsman: Pemda Perlu Membuat Strategi Rantai Pasok Pangan
Banjarmasin - Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak sektor menjadi terdampak. Salah satunya pada bidang ekonomi. Dalam hal ini, pondasi dari sektor ekonomi adalah ketahanan pangan. Karena itu, ketahanan pangan merupakan bidang strategis yang harus mendapatkan perhatian. Untuk itulah, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengadakan dialog virtual mengenai ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Kalsel dalam menghadapi penerapan tatanan hidup baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Noorhalis Majid, selaku moderator dalam mengawali dialog yang dilaksanakan pada Jumat (12/06/2020) dengan topik "Ketahanan Pangan Menghadapi New Normal".
Hadir sebagai pembicara dalam dialog ini, yakni Wakil Ketua Ombudsman RI, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Kepala Kanwil Bulog Kalsel dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel.
Suparno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel menjelaskan mengenai lima fokus ketahanan pangan di Kalsel yang harus dilakukan dengan berbagai strategi. Diantaranya pengentasan daerah rawan pangan, penguatan pasokan dan cadangan pangan. Pengembangan diversifikasi dan penguatan industri pangan lokal. Menjaga keamanan dan mutu pangan, serta analisis kebijakan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, menerangkan bahwa tugas dari Dinas perdagangan adalah menjaga pasokan, suply dan distribusi komoditi.
"Di Kalsel, beberapa komoditi, seperti sayur-mayur dan lain-lain, masih tergantung supply dengan provinsi lain, seperti dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan", jelas Birhasani.
"Kita akan terus memperkuat kerjasama perdagangan antarpulau. Tidak kalah penting, kerjasama perdagangan antarkabupaten/kota di Kalsel juga harus berjalan", lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Kalsel, Arif Mandu menuturkan cadangan pangan di Kalsel bisa cukup untuk empat bulan ke depan. Selama masa Pandemi ini, Bulog Kalsel terus bekerja dengan melakukan berbagai macam program, seperti operasi pasar, penyaluran sembako murah. Namun tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Lely Pelitasari Soebekty, Wakil Ketua Ombudsman RI, menyampaikan bahwa agar ketahanan pangan tetap terjaga selama masa pandemi ini, maka diperlukan berbagai strategi. Antara lain, Pemda perlu membuat strategi rantai pasok pangan, misalnya dengan cara mengendalikan simpul-simpul seperti penggilingan dan peternak. Selain itu, perlu juga dilakukan integrasi skema bantuan sosial yang selama ini disalurkan. Di samping itu, perlu menyiapkan database penerima hingga tingkat individu.
"Oleh karena itu, maka peran kepala daerah sangat penting dalam menjaga ketersedian pasokan pangan. Komando ada pada kepala daerah", pungkasnya Lely.
