Pengumuman

Banjarmasin - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan hadir sebagai narasumber dalam acara dialog di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Kamis (05/03) dengan tema Smart Governance untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil.

Hadir diwakili oleh Sopian Hadi, Zayanti Mandasari, dan Reni Yunita, dialog ini membahas bagaimana keterkaitan dan implementasi Smart Governance dalam pelayanan publik, khususnya di Banjarmasin. Sopian Hadi, selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Kalsel menyatakan bahwa konsep pemerintahan yang cerdas tersebut tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai pengembangan sistem aplikasi. Dalam sektor perizinan misalnya, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memberlakukan perizinan secara online sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengurusan izin. Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang masih belum baik atau yang tidak sesuai ketentuan.

Lebih lanjut Zayanti Mandasari menyebutkan bahwa dalam pengimplementasian Smart Governance harus ada beberapa aspek yang dipenuhi. Antara lain partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi publik, keterbukaan tata kelola pemerintahan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Adapun aspek-aspek tersebut merupakan support utama untuk mewujudkan Smart Governance yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarmasin. "Masyarakat harus sering dilibatkan dalam penyusunan peraturan yang berdampak pada pelayanan publik, karena masyarakat adalah pengguna utama pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah", ucap Zayanti.

Dalam kesempatan yang sama, Reni Yunita mengingatkan bahwa masyarakat diharapkan bertransformasi dengan melek informasi dan teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar setiap kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas dapat sejalan dengan keinginan masyarakat.