Ombudsman Kalsel: SOP, Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Banjarmasin (13/07/2020) - Arah dari Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan perilaku Aparatur Negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab. Selain itu, Aparatur Negara juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan prima, yang dapat dicapai melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Sebagai bagian dari tindaklanjut 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyusun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan SOP ini merupakan bagian dari perubahan tata laksana.
Ita Wijayanti, Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan Maladministrasi, mengatakan, penyusunan SOP merupakan bagian dari upaya kantor perwakilan untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Dengan adanya SOP ini, lanjut Ita, dapat tergambar alur proses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, waktu dan output yang dihasilkan juga terukur.
"Di Bidang Pencegahan Maladministrasi, kami membuat beberapa SOP. Antara lain SOP tentang penyelenggaraan Podcast. Di Perwakilan Kalsel, kami ada program sosialisasi melalui Podcast. Agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan alur, makanya kami membuat SOPnya", jelas Ita.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, mengatakan bahwa masing-masing unit kerja harus memiliki SOP. Pedoman berupa SOP ini penting sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan adanya SOP ini, kinerja aparatur dapat diukur. Pimpinan instasi penyelenggara pelayanan publik, dapat memberikan reward dan punishment kepada Pelaksana, berdasarkan SOP yang sudah dijalankan," tegasnya.
"Kami juga melakukan proses internalisasi dan sosialisasi di kalangan internal, agar mereka mengetahui SOP yang sudah dibuat", tutup Noorhalis.
