Ombudsman Kalsel Gelar Dialog Bertajuk Laporan Lonjakan Tagihan Listrik
Banjarmasin - Ombudsman Kalsel mengundang PLN untuk membahas laporan
kenaikan tagihan listrik yang dialami masyarakat. Pembahasan dilakukan dalam
acara dialog virtual bertajuk "Laporan Lonjakan Tagihan Listrik" pada (16/03/2020). Dialog yang dimoderatori langsung oleh Kepala Perwakilan
Ombudsman Kalsel, Noorhalis Majid tersebut dihadiri langsung oleh Syamsu Noor, Manager Komunikasi PLN UIW Kalselteng
dan Akademisi, M. Suriani Shiddiq.
Dialog ini merupakan yang kedelapan yang telah diselenggarakan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan. Pada dialog kali ini, Ombudmsan Kalsel tak hanya mengundang narasumber, namun juga menghadirkan beberapa Kepala Perwakilan Ombudsman RI yang ada di daerah. Diantaranya Biroum Bernardianto (Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah), Musa Yosep Sombuk (Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat), Abyadi Siregar (Ombudsman RI Sumatera Utara) dan Haneda Sri Lastoto (Ombudsman RI Jawa Barat).
Dialog yang berlangsung selama kurang lebih 90 menit tersebut diikuti oleh lebih dari 50 partisipan yang berasal dari Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Dalam pelaksanaannya, dialog dibanjiri oleh 12 pertanyaan yang berasal dari peserta di berbagai daerah, seperti Palangkaraya, Kutai, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Baik mengenai latar belakang lonjakan tarif, semulasi perhitungan pengenaan tarif oleh PLN, stand meter PLN yang tidak bekerja dengan baik/rusak, metode pencatataan penggunaan listrik, hingga masalah transparansi penghitungan tarif yang dilakukan oleh pihak PLN. Tak hanya peserta dengan latar belakang pelanggan PLN yang bertanya, para Kepala Perwakilan juga turut melontarkan pertanyaan kepada PLN dalam dialog tersebut.
Selain dilangsungkan secara virtual melalui Zoom Meeting, dialog ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Ombudsman RI Perwakilan Kalsel agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui penyebab terjadinya lonjakan tagihan listrik. Selain itu, juga sebagai sarana sosialisasi kegiatan yang dilakukan Ombudsman Kalsel, serta sebagai  wadah untuk menjaring laporan masyarakat secara lebih luas.
