Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif, Ombudsman RI dan KND Perkuat Sinergi Pengawasan
JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution, menegaskan pentingnya kolaborasi proaktif untuk mengawasi pelayanan publik, khususnya bagi kelompok disabilitas. Dengan menggandeng Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman RI berkomitmen mengoptimalkan peran persuasinya guna mendorong pelayanan publik yang ramah disabilitas.
"Jumlah laporan masyarakat tentang isu disabilitas yang masuk ke Ombudsman mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan awareness masyarakat untuk melapor," jelas Maneger dalam pertemuan di Kantor KND, Jakarta Timur pada Selasa (7/7/2026).
Untuk itu, kerja sama dengan KND menjadi hal yang strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial, melainkan diwujudkan dalam program rutin seperti pemantauan bersama (joint monitoring) terhadap fasilitas pelayanan publik.
"Kerja sama ini nantinya tidak hanya di pusat, tetapi juga melibatkan kantor-kantor perwakilan Ombudsman RI di daerah. Ke depan, perlu diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus antara Ombudsman dan KND untuk membahas bagaimana report pelayanan publik kepada kelompok disabilitas selama setahun," pungkas Maneger.
Selain itu, Maneger menjelaskan bahwa Ombudsman RI saat ini melakukan langkah pencegahan maladministrasi utamanya pada Proyek Strategis Nasional. Diantaranya pengawasan program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
"Kita ingin memastikan, apakah kelompok rentan dan teman-teman disabilitas ini sudah bisa dijangkau oleh program-program PSN, misalnya program Sekolah Rakyat," imbuh Maneger.
Hal ini disambut positif oleh jajaran komisioner KND. Ketua KND, Dante Rigmalia, mengakui bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sektor pelayanan publik memang belum berjalan optimal, sehingga kehadiran Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal sangat krusial.
Selain itu, Dante Rigmalia juga mengajak ORI berkolaborasi dalam mendorong pembangunan desa inklusif dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengingat kelompok disabilitas cukup rentan terhadap isu tersebut.
Komisioner KND, Rachmita Harahap, menambahkan pentingnya aspek ekuitas (keadilan). "Penyandang disabilitas harus diberikan akses fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka," tegasnya.
Pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh Komisioner KND, Fatimah Asri Muthmainah, Jona Aman Damanik, dan Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero. (awp)
