Wakil Ketua Ombudsman RI Menjadi Narasumber pada Review Penyusunan Naskah Good University Governance IPB
Jakarta - Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty menjadi narasumber (external reviewer) pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (DGB IPB) dengan tema "Review Penyusunan Naskah Good University Governance IPB" pada Jumat (19/06). Hadir juga sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Dr. Meuthia Ganie-Rochman (Dosen FISIP Universitas Indonesia) dan Ir. Sujanarko, M. Sc. (Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi). Diskusi ini diikuti oleh kurang lebih 30 peserta meliputi Tim Penyusun Naskah dan Pimpinan Dewan Guru Besar IPB, Reviewer, Sekretariat DGB, dan Asisten Ombudsman RI.
Diskusi daring bersifat "terbatas" ini dibuka oleh Ketua DGB IPB, Prof. Evy Damayanthi dan dilanjutkan dengan penyampaian kata pengantar dari Ketua Panitia Adhoc Good University Governance (PAH GUG), Prof. Dr. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan paparan review yang berjudul "IPB Menuju Good University Governance dalam Perspektif Layanan Publik." Lely menyampaikan bahwa secara umum, ada tiga (3) prinsip dasar tata kelola yang mengarah pada akuntabilitas (right to claim), antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. "Bagaimana implementasi seluruh naskah-naskah di seluruh lembaga. Saya kira selama ini tidak ada yang tidak baik ketika berbicara Good Governance. Tetapi yang sering lupa adalah bagaimana implementasi dan proses bisnis yang harus dibangun ketika ini akan diturunkan menjadi langkah-langkah operasional", jelas Lely.
Ia melanjutkan bahwa core values yang sudah tertera dalam naskah harus dapat mengikat ketiga prinsip dasar tata kelola yang baik dan menjadi ruh. Dimana hal ini bukan sekedar menjadi norma yang tercatat, melainkan menjadi norma yang melekat untuk diaplikasikan oleh setiap Insan IPB.
Dalam kesempatan ini, Lely juga menyampaikan catatan jumlah Laporan yang masuk ke Ombudsman RI tentang Perguruan Tinggi, yakni selama 4,5 tahun terdapat 154 Laporan Masyarakat dengan rata-rata Laporan per tahunnya berjumlah 30 atau 2-3 Laporan per bulan. Jumlah ini dinilai cukup tinggi dan terdiri dari berbagai kualitas atau substansi Laporan yang heterogen pada lingkup Perguruan Tinggi.
Lely juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik mendukung inisiasi IPB untuk membuat Good University Governance. Ombudsman juga mendorong apabila IPB dapat menjadi role model untuk membuat tata kelola menjadi lebih baik dan bersifat operasional bagi lingkungan Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia. (YK)
