• ,
  • - +
Wacana Vaksin Booster Diperjualbelikan, Ombudsman RI: Itu Tidak Etis dan Tidak Adil
Kabar Ombudsman • Kamis, 09/09/2021 •
 
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais secara tegas menolak wacana apabila vaksin booster akan diperjualbelikan kepada masyarakat tahun depan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Konferesi Pers "Zona Merah Bergeser: Inklusivitas Vaksinasi Harus Dipercepat" yang diadakan oleh Arung Kala Komunika Indonesia pada Rabu (8/9/2021).

"Jadi kami juga sudah menghimbau atau mendorong bahwa sepanjang belum terjadinya kekebalan komunal dan juga akses vaksinasi masih sulit didapatkan dari masyarakat maka itu sudah tidak etis dan tidak adil bahwa masyarakat harus membeli vaksin," ucap Indraza.

Menurutnya walaupun persentase tingkat vaksinasi di Jakarta sudah mencapai 105% namun di daerah lain masih rendah dimana persentasenya sekitar 10-15%. Sehingga belum terjadinya pemerataan vaksinasi antardaerah. Oleh karenanya Indraza akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Kesehatan untuk mengingatkan hal tersebut.

"Kami bilang tunggu pada saatnya dimana masyarakat sudah mendapatkan akses yang lebih mudah," ucapnya.

Jika dibandingkan dengan bulan Maret, saat ini ketersediaan vaksin sudah banyak namun masih terkendala keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkannya. Indraza menilai hal tersebut dipengaruhi oleh peran para pejabat di masing-masing daerah.

Pemerintah daerah memiliki kebijakan dalam pemesanan vaksinasi ke Biofarma. Vaksinasi tersebut nantinya akan didistribusikan dari provinsi menuju kota/kabupaten hingga kecamatan sesuai atas permintaan pemerintah daerah. Indraza melihat alur koordinasi di setiap jenjang distribusi ini masih buruk sehingga terjadi indikasi bahwa vaksinasi hanya untuk kelompok tertentu.

"Perlunya optimalisasi kepala daerah. Pemerintah daerah bukan hanya memimpin masalah ekonomi dan hukum dan sebagainya tapi ini masalah keselamatan masyarakat. Ekonomi mungkin bisa runtuh namun kehidupan tidak bisa," sarannya.

Selain itu Indraza juga membahas terkait beberapa permasalahan yang sering ditemukan diantaranya masih berantakannya data kependudukan dan kesehatan, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi di daerah masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan keterbatasan kuota vaksin di beberapa daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut Co-Lead Koalisi Warga Untuk LaporCOVID-19 Ahmad Arif, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Wakil Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Edo Rahman, dan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi. (iks)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...