Ungkap Hasil Investigasi Pemadaman Listrik, Ombudsman: PLN Lalai
![](content/images/kliping/kliping_20191118_100303.jpeg)
Jakarta, IDN Times - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap hasil investigasi peristiwa pemadaman listrik massal yang terjadi pada 4-5 Agustus 2019. Pemadaman listrik total (Blackout) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu terjadi di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Banten.
Anggota Ombudsman, Laode Ida, menilai peristiwa itu merugikan pelayanan publik di beberapa sektor. Seperti telekomunikasi, air, transportasi, dan kegiatan usaha masyarakat. Publik pun menilai penormalan penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN dinilai lamban dan terkesan tidak professional. Berikut ini hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman.
1. PT PLN lalai memangkas pohon yang sudah melewati jarak bebas minimum
Laode mengatakan pohon sengon yang menjadi penyebab terjadinya gangguan pada sirkuit 1 Ungaran-Pemalang telah melewati jarak bebas minimum (ROW). Menurut pihaknya, PT PLN melakukan perjanjian pemeliharaan jaringan dan pengawasan terhadap tanaman yang melebihi jarak bebas minimum, melalui mitra (pihak ketiga).
Mekanisme pembayaran pekerjaan yang dilakukan PT PLN kepada mitra dilakukan dengan cara fix cost sebesar Rp33 juta/bulan. Akibatnya, apabila
dalam pekerjaan pemangkasan pohon mitra kerja PLN mengalami kelebihan pekerjaan, kelebihan dimaksud tidak dapat dibayarkan oleh PT PLN. Kendala tersebut menjadi penyebab pekerjaan pemangkasan pohon oleh pihak ketiga atau mitra PT PLN menjadi tidak maksimal.
Terkait dengan kondisi pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di Kampung Malon, Gunungpati, Kota Semarang, telah dilaporkan mitra kepada PT PLN sejak bulan Maret 2019. Namun, pohon tersebut tidak dilakukan pemangkasan oleh petugas ground patrol maupun petugas PT PLN.
Atas hal itu, PT PLN dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk melakukan pemangkasan pohon yang sudah melewati jarak bebas minimum/Right Of Way (ROW), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019.
"Akibat kelalaian tersebut, pohon yang melebihi jarak bebas minimum menjadi pemicu pemadaman total yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019," kata Laode dalam laporan investigasi Ombudsman yang diterima IDN Times di Jakarta, Kamis (14/11).
2. Ada penyimpangan pengoperasian instalasi tenaga listrik
Pengerjaan pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT PLN dengan PT Bhimasena Power Indonesia. Hingga saat ini, belum dilaksanakan serah terima aset dari PT Bhimasena Power Indonesia kepada PT PLN.
"Namun, GITET 500 kV Pemalang telah dioperasikan oleh PT PLN (Persero) UPT Purwokerto sejak tahun 2018," katanya.
GITET 500 kV Pemalang belum layak untuk dioperasikan karena pada saat terjadinya blackout, belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). SLO itu sendiri baru diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang artinya SLO terbit setelah peristiwa blackout.
"Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan SLO bagi semua instalasi listrik yang beroperasi," jelas Laode.
Belum adanya serah terima aset tersebut berimbas pada sumber daya manusia yang mengoperasikan instalasi pada GITET 500 kV Pemalang. Berdasarkan analisa tim ahli, terjadi kesalahan kerja relay (mal operation) pada tanggal 4 Agustus 2019 yang pada umumnya disebabkan adanya setting relay yang kurang tepat oleh operator.
"Sehingga, hal tersebut menjadi pemicu utama terjadinya pemadaman total pada tanggal 4 Agustus 2019," ujar Laode.
3. PLN tak punya alternatif sarana komunikasi selama blackout
Laode melanjutkan, tidak adanya alternatif sarana komunikasi terintegrasi yang dimiliki oleh PT PLN pada tanggal 4 Agustus 2019, menunjukkan manajemen risiko yang dimiliki oleh PT PLN tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan, gangguan komunikasi merupakan faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penormalan pasca blackout.
Hal itu, kata Laode, menyebabkan terkendalanya komunikasi dan koordinasi di internal PT PLN dari tingkat pusat hingga daerah.
"Karena selama ini komunikasi dilakukan melalui telepon dan handphone. Sementara, pada saat kejadian blackout, terdapat gangguan sinyal provider dan terputusnya jaringan komunikasi," katanya.
Hingga saat ini, PT PLN tidak memiliki sarana komunikasi alternaif selain telekomunikasi yang sudah ada dan terintegrasi ketika terjadi blackout antara pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi.
"Sebagaimana fakta yang ditemukan oleh Tim Investigasi, bahwa gangguan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lamanya proses penormalan," katanya.
Tak hanya itu, PT PLN belum maksimal menyiapkan dan memastikan pembangkit-pembangkit yang ada untuk siap beroperasi. PT PLN juga menganggap kejadian blackout pada tanggal 4 Agustus 2019 tidak akan terjadi. Padahal, lanjut Laode, resiko tersebut semestinya sudah dapat diperhitungkan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) itu sendiri.
"Memastikan kesiapan pembangkit alternatif adalah salah satu yang harus dilakukan,"
Tidak adanya fasilitas blackstart di beberapa pembangkit juga menyebabkan lamanya proses penormalan. PT PLN seharusnya sejak awal, mempersiapkan fasilitas blackstart pada setiap pembangkit. Bukan hanya itu, pada proses pengiriman daya, kesiapan sistem transmisi menerima daya juga harus diperbaiki.