Uji Publik Monev KIP 2026, Ombudsman RI Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan Digitalisasi Pengawasan
JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Anggota Ombudsman RI, Partono, memaparkan strategi dan digitalisasi sistem pengawasan pelayanan publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Partono menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari misi Ombudsman RI untuk mewujudkan pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif. "Informasi publik yang terbuka dan inklusif adalah kunci utama dalam mendorong pengawasan pelayanan publik yang aktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Partono di hadapan tim panelis.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI telah melayani 142 permohonan informasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian layanan di bawah 10 hari kerja.
Lebih lanjut, Partono menjabarkan inovasi keterbukaan data berbasis digital melalui Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat (data.ombudsman.go.id). Inovasi ini menyediakan akses data visual dan interaktif yang mencakup Trend Laporan Masyarakat, Konsultasi, Opini Ombudsman RI, hingga fitur Penelusuran Laporan secara real-time berbasis nomor agenda. Fitur ini dirancang untuk memudahkan publik, akademisi, media, hingga instansi pemerintah dalam mengakses data pengawasan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.
Sesi uji publik yang diikuti Partono bersama Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu tersebut diuji oleh tiga panelis, yakni Komisioner KIP Arman Fauzi, Ketua KIP 2016-2017 John Freshly, dan Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata. (awp)
