• ,
  • - +
Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Ombudsman RI Lakukan Audiensi dengan Kementerian Perhubungan
Kabar Ombudsman • Selasa, 05/10/2021 • yemima_dwi
 
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjadi narasumber dalam Audiensi dan Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjadi narasumber dalam Audiensi dan Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi antara Ombudsman RI dan Kementerian Perhubungan RI secara daring pada Senin (4/9/2021). Pada kegiatan ini, hadir secara langsung Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Dalam paparannya, Hery menyampaikan bahwa Ombudsman RI adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karenanya, Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi bidang pelayanan publik terkait, dalam hal ini adalah substansi Perhubungan.

Selain itu, dalam kegiatan ini Hery menyampaikan kasus-kasus yang menjadi fokus Ombudsman RI terkait dengan substansi perhubungan. Secara khusus lima laporan permasalahan perhubungan yang ditangani oleh Keasistenan Utama V tahun 2021 di antaranya laporan dugaan kelalaian kewajiban hukum dalam penegakan protokol kesehatan maskapai penerbangan di masa pandemi, dugaan penundaan berlarut permasalahan penggantian tiket penerbangan, dugaan penundaan berlarut proses permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), penundaan berlarut pemberian izin operasional Pelabuhan Marina Sunda Kelapa dan dugaan kelalaian penyediaan infrastruktur pada Stasiun Gambir.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pada dasarnya Kementerian Perhubungan akan menataati azas dan peraturan yang berlaku demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Berkaitan dengan upaya meminimalisir maladministrasi, tentu dalam hal ini akan kami garis bawahi dan akan kami tindak lanjuti. Kami juga mendorong berjalannya fungsi pengawasan internal dan eksternal serta berbagai fungsi lain untuk melayani masyarakat," jelas Budi.

"Dalam memberikan pelayanan, kami ada 521 pelayanan yang meliputi pelayanan darat, laut, kereta api, dan udara," lanjutnya. "Yang terpenting adalah dalam memberikan pelayanan, kami menyediakan informasi terkait standar, mekanisme, jangka waktu, tarif, produk layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan."

Adapun sebagai tindak lanjut pertemuan ini, dalam waktu tiga bulan akan dilakukan koordinasi antara Ombudsman RI dengan Kementerian Perhubungan guna pencegahan maladministrasi dan penyelesaian Laporan Masyarakat. (mim)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...