Tilik Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah, Anggota Ombudsman RI Sambangi Daerah Istimewa Yogyakarta
YOGYAKARTA - Dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan pangan pemerintah, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (19/6/2024). Dalam kunjungan kerjanya, Yeka melihat secara langsung penyaluran bantuan pangan kepada 500 orang dari 2.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Provinsi DIY.
Adapun beberapa temuan yang sempat terpotret di lapangan terkait penyaluran bantuan pangan, di antaranya data penerima bantuan pangan masih belum mutakhir sepenuhnya, meskipun lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh, masih terdapat masyarakat yang sudah tidak sesuai kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah, namun masih masuk dalam data penerima Bantuan Pangan Pemerintah. Pun sebaliknya, terdapat masyarakat yang layak dan sesuai kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah namun belum masuk ke dalam data tersebut.
Temuan lainnya, adanya kesalahpahaman oleh penyelenggara pelayanan publik di tingkat daerah, di mana data penerima Bantuan Pangan Pemerintah dianggap masih berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal untuk tahun 2024 berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diterbitkan oleh Kemenko Bidang PMK, namun sayangnya data P3KE tersebut belum memiliki mekanisme yang jelas untuk pembaharuan atau perbaikan data secara digital sehingga menyebabkan adanya potensi Maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam proses pemutakhiran data penerima Bantuan Pangan Pemerintah.
Sementara, temuan lainnya adalah belum adanya pengelolaan pengaduan yang secara khusus dibuat untuk menerima aduan terkait Program Bantuan Pangan Pemerintah. Tim Ombudsman pun menelusuri lebih lanjut kepada Petugas Kelurahan dan PT Pos Indonesia dan mendapatkan informasi bahwa mereka hanya menginformasikan jika ada keluhan terkait packaging atau kualitas beras yang tidak sesuai, di mana Masyarakat dapat mengubungi loket pengaduan. Namun, informasi tersebut hanya disampaikan pada saat berlangsungnya kegiatan pembagian bantuan pangan dan hingga saat ini PT POS Indonesia memastikan belum adanya aduan khusus terkait Bantuan Pangan Pemerintah.
Yeka menegaskan, program Bantuan Pangan Pemerintah ke depan agar tetap dilanjutkan oleh pemerintah, jangan sampai tiba-tiba jalan, tiba-tiba berhenti. Terlebih, kita saat ini menghadapi musim paceklik dan musim politik, di mana komoditas beras sudah terlanjur memiliki bobot politik yang sangat tinggi sehingga pasokan dan stabilitas harga beras itu harus benar-benar diperhatikan.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyatakan rasa terima kasih atas kehadiran Ombudsman. "Saya berterima kasih kepada Pak Yeka dan teman-teman Ombudsman, karena salah satu bagian dari tugas Pak Yeka ini kan mengecek program-program yang khususnya untuk publik seperti bantuan pangan," ujarnya.
Kemudian ia menyampaikan arahan Presiden RI terkait Bantuan Pangan. "Bantuan pangan ini sudah dijalankan dari tahun lalu. Pada 2024 dijalankan di Januari-Juni. Kemudian, Pak Presiden sudah memutuskan dalam rapat terbatas untuk memberikan bantuan pangan pada bulan 8 (Agustus), bulan 10 (Oktober), dan bulan 12 (Desember)," ucap Kepala Bapanas.
Lebih lanjut, dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan yang dilaksanakan di Kawasan Gudang Perum Bulog Purwomartani Kalasan Sleman, Yeka menambahkan Program Bantuan Pangan Pemerintah bukan sekadar bantuan untuk orang miskin, bukan juga hanya sekadar program penjamin terhadap perlindungan harga gabah, namun juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. "Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan program yang sangat strategis, untuk itu Ombudsman mendorong agar program ini tetap berjalan di setiap bulannya," ucapnya.
Bak gayung bersambut, hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Ibrahim, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIY, menurutnya peranan komoditi beras ini sangat luar biasa. Di mana tren inflasi di Provinsi DIY menunjukkan perbaikan, sepanjang 2022-2023, DIY selalu di atas rata-rata nasional, dan memasuki 2024 berhasil menembus 6 (enam) besar pengendali inflasi terbaik se Indonesia. Lebih lanjut, menurutnya Bantuan Pangan Pemerintah ikut turut andil dalam pengendalian inflasi meskipun bukan satu-satunya komponen. (*)
